Airlangga Hartarto Yakin Indonesia Tidak akan Dikuasai Rezim Otokrasi, Singgung soal Multipartai

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Indonesia tidak akan dikuasai rezim otokrasi meskipun terjadi kemunduran kualitas demokrasi di kawasan Asia Tenggara.

“Berdasarkan Democracy Report 2022 dari V-Dem Institute, menyatakan terjadi kemunduran kualitas demokrasi di Asia Tenggara yang mengarah ke rezim otokratis. Tapi Indonesia tidak akan mengalami rezim otokratis. Indonesia adalah salah satu negara multipartai di dunia,” kata Airlangga dalam acara Democracy Dialogue di Jakarta, Senin (7/8/2023). 

Otokrasi adalah sistem pemerintahan di mana satu orang atau satu pihak memegang semua kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Kondisi ini pernah terjadi sebelum era reformasi, saat Presiden Soeharto berkuasa. 

Ia menyampaikan, dibanding lima hingga sepuluh tahun lalu, demokrasi global menunjukkan penurunan dan stagnasi. Seperti disebutkan dalam laporan Indeks Demokrasi 2022 yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2023. 

Airlangga menyebut penurunan demokrasi terjadi secara global dan tecermin dalam skor masing-masing wilayah.

Baca Juga: BPS: Pertumbuhan Ekonomi RI Capai Level 5 Persen Selama 7 Kuartal Berturut-Turut

Untuk kawasan Asia dan Australia, Indeks Demokrasi pada 2022 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 5,46.

Sedangkan Indonesia mencetak skor 6,72 atau masih sama dengan skor tahun 2021, namun telah meningkat dari skor 6,30 di tahun 2020.

Menurut Airlangga, mundurnya demokrasi berarti juga kemunduran bagi perekonomian sebuah negara.

Ia menyebut terdapat bukti yang menunjukkan hubungan yang kuat dan interaktif sepanjang sejarah antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. 

"Sebuah studi yang dilakukan oleh MIT menunjukkan bahwa negara-negara yang beralih ke pemerintahan demokratis mengalami 20 persen peningkatan PDB selama periode 25 tahun, dibandingkan dengan apa yang akan terjadi jika mereka tetap menjadi negara otoriter," ujar Ketua Umum Partai Golkar ini dalam keterangan resminya. 

"Ini menunjukkan bahwa membutuhkan waktu dan kemajuan yang stabil bagi demokrasi untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat," tambahnya. 

Baca Juga: Resmikan Indonesia Arena, Jokowi: Akan Banyak untuk Konser, tapi Saya Lebih Senang buat Olahraga

Ia menyampaikan, Indonesia yang sedang menjalani Keketuaan ASEAN di 2023, ingin memimpin dengan memberi contoh sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan sekaligus terbesar di kawasan ASEAN.

Airlangga mengatakan sangat penting bagi seluruh pemimpin untuk mengutamakan kerja sama dan dialog dalam menjaga stabilitas nasional, mencapai kemakmuran, dan menjaga demokrasi.

Indonesia, kata dia, percaya dalam jangka panjang, demokrasi akan membawa manfaat yang luar biasa bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa.

“Stabilitas politik akan menentukan apakah Indonesia akan menjadi negara berpendapatan menengah atau Indonesia akan menjadi negara berpenghasilan tinggi, dengan pendapatan per kapita di atas 10.000 dollar AS," ucapnya.