Program Sekolah Staf Presiden Gelombang II Terima 66.239 Pendaftar, Hanya 35 yang Lolos Seleksi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kantor Staf Presiden (KSP) membuka program Sekolah Staf Presiden angkatan ke-2 untuk memberikan kesempatan bagi pemuda dan pemudi Indonesia menjadi calon negarawan.

Kepala KSP Moeldoko menjelaskan, dari 66.239 pendaftar, hanya 35 orang yang diterima. Hal tersebut lantaran kriteria ketat yang diterapkan untuk memastikan peserta yang lolos seleksi adalah putra-putri terbaik dari berbagai daerah. 

"Mereka lolos bukan saja karena pintar, namun mereka juga memiliki rekam jejak kepemimpinan dan semangat kontribusi melalui berbagai kegiatan sosial," ujar Moeldoko dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (3/7/2023).

Moeldoko menjelaskan proses seleksi program Sekolah Staf Presiden dilakukan oleh tim. Para peserta yang mendaftar harus melalui tes tertulis berupa esai, dan tes wawancara. 

Dia menambahkan, para peserta berasal dari berbagai profesi, mulai dari insinyur, dokter, ekonom, pendidik, hingga analis. 

Baca Juga: KSP Buka Sekolah Staf Presiden, Pendaftaran Dibuka Hingga 29 Juni 2022

Latar belakang pendidikan juga beragam, mulai dari ilmu hukum, ilmu kenegaraan, politik, pertanian, nuklir, teknologi, dan ilmu komunikasi. 

Dari 66.239 pendaftar, kemudian disaring menjadi 100 orang. Setelah itu, diseleksi kembali hingga menjadi 35 peserta terpilih.

"Kami juga akomodasi teman-teman disabilitas. Ada dua difabel yang lulus seleksi. Jadi ini bukan karena afirmasi tetapi karena prestasi yang dimiliki," ujar Moeldoko. 

Dia melanjutkan, dalam proses seleksi, tim menemukan kasus plagiarisme dalam esai yang dikirim para peserta seleksi. Penjiplakan esai ini bahkan mencapai 50 sampai 80 persen.

Kasus plagiarisme esai yang ditemukan tim, kata dia, ternyata dilakukan melalui perangkat kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) ChatGPT.

Baca Juga: Kepala KSP Moeldoko Bantah Jadi Pelindung Pondok Pesantren Al-Zaytun!

"Ini sangat mengkhawatirkan. Pesan saya, jangan menjadi generasi copy paste karena ini akan membahayakan ke depan," ujar Moeldoko.