Jelang Iduladha 2023 Muncul Penyakit LSD di Hewan Ternak, Kementan Minta Masyarakat Waspada

JAKARTA, KOMPAS.TV - Belum selesai dengan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), masyarakat diresahkan dengan kemunculan Lumpy Skin Disease (LSD), atau penyakit benjolan pada kulit hewan ternak.

Penyakit hewan ternak LSD kembali muncul di Pulau Jawa di awal tahun 2023. Kasus awal ditemukan di Provinsi Riau dan bisa dikendalikan. 

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta masyarakat tidak perlu cemas akan adanya penyakit LSD pada hewan. Namun kewaspadaan tetap dijalankan agar penyakit LSD tidak menjadi wabah seperti PMK. 

Syahrul mengaskan Kementan telah memiliki perangkat dan sistem untuk mencegah hewan yang sakit masuk ke rumah potong hewan. 

Pihaknya juga akan bertindak tegas dengan tidak memberikan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) hewan ternak layak konsumsi jika menemukan penyakit tersebut.

Baca Juga: Penyakit LSD pada Sapi Meluas di Kabupaten Blitar

Pemberian NKV menjadi bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan. 

Mentan Syahrul menambahkan dengan perangkat dan infrastruktur di Kementan dan kerja sama dengan pemerintah daerah penyakit hewan bisa tertangani. Seperti kasus PMK yang bisa dikendalikan.

"Kita akan memperjual belikan sesuatu yang sudah teregistrasi dengan baik melalui NKV," ujarnya di Gedung Kementan, Kamis (8/7/2023).

Terkait dengan distribusi hewan ternak jelang Iduladha 1444 Hijriah, Syahrul menjelaskan pihaknya telah membuat standar operasional prosedur (SOP) lalu lintas perdagangan ternak di zona merah maupun kuning penyebaran penyakit sudah dilakukan untuk mencegah penyebaran. 

Baca Juga: Kasus LSD Pada Hewan Ternak di Bengkulu Bertambah

"Seluruh kebutuhan yang ada pak Dirjen Peternakan sudah kendalikan sepenuhnya setiap daerah sudah ada, bahkan SOP lalu lintas hewan ternak khususnya menghadapi Idul Kurban sudah dilakukan," ujar Mentan Syahrul.

"Kita punya mapping, dan kalau daerah-daerah yang memang kita ragukan, isolasi sangat ketat, bahkan tidak boleh keluar dari tempat itu, semua harus kerja sama dengan pemerintah daerah," sambung Syahrul.