JAKARTA, KOMPAS.TV - Masalah lapangan kerja dan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah (PR) dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Berdasarkan hasil Survei Litbang Kompas periode Mei 2023, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi meningkat hingga 70,1 persen. Tetapi, ada sejumlah hal yang masih di bawah 50 persen.
Di antaranya, memberantas suap dan jual beli kasus hukum (42 persen) serta menyediakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran (43,8 persen).
Baca Juga: Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Penegakan Hukum Paling Rendah
Menanggapi PR Jokowi soal lapangan kerja, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Iqbal mengatakan bahwa survei Litbang Kompas mengingatkannya akan janji Jokowi.
“Janji politik. Dulu katanya ekonomi akan melejit, lapangan kerja akan terbuka, tetapi tidak terbukti,” kata Iqbal dalam Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Senin (22/5/2023).
Menurut Iqbal, kurang puasnya publik terhadap kinerja Jokowi pada indikator penyediaan lapangan kerja merupakan pukulan telak bagi pemerintah.
Baca Juga: Survei Litbang Kompas: Citra Polri Perlahan Pulih usai Diterjang Kasus Dua Jenderal
“Ini adalah pukulan telak bagi pemerintah saat ini, ketika Litbang Kompas sebagai lembaga independen mengatakan bahwa penyediaan lapangan kerja sekarang tidak bisa tersedia, dan (masyarakat) belum puas,” tuturnya.
Dia lantas menyinggung soal utang negara yang menurutnya belum berdampak secara langsung ke masyarakat. Iqbal berpendapat, utang negara yang jumlahnya cukup besar tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Tapi bisa jadi utang itu dinikmati oleh orang-orang yang bermain pada proyek besar. Ini tentu saja tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Utang kita semakin meninggi,” tegas dia.
Baca Juga: Hasil Survei Litbang Kompas: Pemberian Bansos Membuat Budaya Gotong Royong Melemah
Melansir Kompas.id, hasil Survei Litbang Kompas periode Mei 2023 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi meningkat hingga 70,1 persen, naik 0,8 persen dibanding survei pada Januari lalu.
Terdapat 20 indikator yang terangkum dalam empat bidang, yaitu penegakan hukum, ekonomi, politik keamanan, dan kesejahteraan sosial.
Dari empat bidang yang dikaji, penegakan hukum berada di posisi keempat terendah tingkat apresiasi publiknya (59 persen), diikuti ekonomi (59,5 persen), politik keamanan (74,4 persen), dan kesejahteraan sosial (78 persen).
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.