Ketua DPP Golkar: Pernyataan Nurdin Halid Tidak Ajak PDIP di Koalisi Besar Bukan Sikap Resmi Partai

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar membuka pintu kerja sama dengan partai lain dalam Pilpres 2024. 

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menjelaskan, sejak awal Golkar membuka kerja sama terhadap partai yang ada di parlemen maupun yang tidak. 

Menurutnya, tidak ada sikap DPP Partai Golkar yang menolak partai lain untuk bergabung atau bekerja sama. Termasuk dengan PDI Perjuangan (PDIP). 

"Tidak ada sikap resmi dari partai mengatakan menolak (PDIP). Justru dari awal, Golkar itu selalu membuka," ujar Dave di program Dua Arah KOMPAS TV, Jumat (14/4/2023).

Baca Juga: PDIP Menduga Tawaran Nurdin Halid untuk Ganjar Pranowo Gambaran Keputusasaan Golkar di Pilpres 2024

Dave menambahkan, pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid yang sulit untuk mengajak PDIP bergabung di koalisi besar karena sudah mematok capres bukan sikap resmi dari Partai Golkar. 

Menurut Dave, dalam beberapa hari terakhir, DPP Golkar menerima kunjungan petinggi partai politik. Seperti PSI, Perindo, bahkan terakhir Golkar menghadiri undangan dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. 

"Jadi tidak ada batasan dengan siapa pun, kita selalu welcome. Itu (pernyataan Nurdin Halid) bukan sikap resmi partai. Kalau sikap resmi partai dikeluarkan oleh Ketum Golkar dan Sekjen, dan tidak pernah ada Ketum dan Sekjen mengatakan hal-hal tersebut," ujar Dave. 

Sebelumnya, Nurdin Halid menyebut PDIP boleh bergabung dalam koalisi besar jika tidak mematok capres.

Baca Juga: Tolak PDI-P Masuk Koalisi Besar, Waketum Golkar: Menambah Kerumitan, PDI-P Bisa Calonkan Sendiri

Hal itu disampaikan Nurdin Halid dalam Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (12/4/2023), dengan tema PDIP Ditinggalkan Atau...?.

"Boleh saja (bergabung), tapi catatan harus ada ruang, dong, harus ada ruang negosiasi, kalau dipatok, itu sulit," ujar Nurdin Halid.

"Kalau teman-teman dari PDIP mau bergabung dengan koalisi besar ini, tidak mematok bahwa capresnya harus dari PDIP, itu bisa, bisa dimusyawarahkan. Kita kan demokrasi Pancasila, musyawarah mufakat," urainya menegaskan.

Nantinya, jika sudah ada musyawarah yang dilakukan, tetapi tidak tercapai kesepakatan, lanjut Nurdin, setidaknya sudah tercipta persatuan.

Baca Juga: Koalisi Besar Belum Terbentuk, PPP Tak akan Paksakan PDIP Gabung

"Kalau sudah ada musyawarah tapi tidak ada mufakat, tetapi kemudian tercipta persatuan, tidak ada polarisasi, tidak ada kebencian, tidak ada dendam."

"Kita tidak pernah mengatakan bahwa koalisi besar ini anti-PDIP, tidak. Asal PDIP masuk, kemudian tidak mematok bahwa wajib capres dari PDIP, koalisi besar ini menerima," ujar Nurdin Halid.