Ramai soal Kebakaran Depo Pertamina, Pengamat Soroti Politisasi IMB Warga Tanah Merah Plumpang

JAKARTA, KOMPAS.TV – Insiden kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret 2023 lalu menggulirkan sejumlah pandangan. Termasuk soal pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Seperti yang diungkapkan Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Ia menyoroti "politisasi" pemberian IMB kawasan yang diterbitkan pada 2021 kepada masyarakat Tanah Merah.

"Itulah, jadi menurut saya seharusnya keberadaan masyarakat di Plumpang yang berkaitan dengan depo itu tidak dipolitisasi. Selama ini dipolitisasi sehingga diberikan IMB yang hanya tiga tahun itu, harusnya kan merelokasi," tuturnya, Selasa (7/3/2023), dikutip dari Antara.

Menurutnya, pemberian IMB tersebut menjadi bom waktu bagi semua pihak, terutama warga yang paling terkena dampaknya.

"Iya betul ini seperti bom waktu yang meledak, seharusnya saat itu tidak ada janji apa pun," ujarnya.

Lebih lanjut, Trubus menuturkan bahwa seharusnya pada masa itu Anies Baswedan tidak terburu-buru memberikan IMB. Akan lebih baik apabila kawasan Tanah Merah itu dibangun seperti Kampung Akuarium atau Rusunawa.

Baca Juga: Warga Tanah Merah Tolak Pembuatan Zona Aman Depo Plumpang, Pemerintah Beda Sikap

"Nah, yang di dekat Depo Plumpang itu seharusnya dibikin seperti itu yang enggak jauh dari situ. Apa bentuknya Rusunawa atau apa yang penting mereka bisa menyewa dengan harga terjangkau. Jadi tidak seperti sekarang ini membiarkan rumah berderet-deret di Tanah Merah," ungkapnya.

Alhasil, kata dia, IMB kawasan yang diterbitkan Anies itu menjadi alas hukum bagi masyarakat untuk tetap tinggal di area dekat Depo Plumpang.

Dari situ kemudian berakibat fatal dan ratusan rumah warga di kawasan itu dilalap api yang menyambar dari Depo Plumpang yang terbakar pada Jumat (3/3) malam.

Oleh karena itu, Trubus menilai hal ini jadi pekerjaan rumah bagi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk segera merelokasi warga ke tempat yang lebih aman. Kemudian, depo itu sendiri tentu harus memiliki buffer zone atau zona penyangga yang aman.

Baca Juga: Update Kebakaran Depo Plumpang: 10 Pegawai Pertamina Diperiksa Polisi, Ada Supervisor dan Satpam

"Jadi memang kebijakan IMB itu tidak tepat ya. Sekarang karena Pak PJ enggak punya beban kampanye, janji politik juga enggak ada. Jadi saatnya sekarang harus dibenahi,” tuturnya.

“Jangan membiarkan lagi. Artinya, tidak boleh lagi ada rumah atau permukiman berdekatan dengan depo," kata Trubus.