Mahfud MD: Kecurangan Pemilu Zaman Orde Baru Dilakukan Pemerintah, yang Menang Harus Golkar

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD blak-blakan mengatakan, kecurangan pemilu di era orde baru dilakukan oleh pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD dalam Acara Cangkrukan Menko Polhukam bertema Tertib di Tahun Politik Menuju Indonesia Maju yang dipantau KOMPAS TV melalui YouTube Kemenko Polhukam RI, Selasa (28/2/2023).

“Kesimpulan saya selama pemilu di era reformasi selalu terjadi kecurangan, cuma kecurangan di orde baru itu dilakukan oleh pemerintah,” kata Mahfud MD.

“Presiden menugaskan Menteri Dalam Negeri namanya Ketua KPU, hasilnya ndak boleh dilawan, hasilnya sudah ditentukan di awal, nah itu curang pemerintah.”

Baca Juga: Mahfud MD: Sebelum Jokowi Tawarkan Revolusi Mental, Indonesia Rusak di Masa Lalu dalam Segi Tertentu

Berbeda dengan era order baru, lanjut Mahfud, kecurangan pemilu di era saat ini terjadi di tataran peserta pemilu bukan pemerintah.

“Partai A mencurangi Partai B, di tempat lain Partai B mencurangi Partai C membayar lurah, dan lurah itu bukan penyelenggara pemilu, tap ikan TPS orangnya lurah juga, (misal) suaranya lontong ditambah, suaranya sukro dikurangi, itu kecurangan,” kata Mahfud.

“Saya tahu karena saya Hakim MK (Mahkamah Konstitusi).”

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD pun terang-terangan mengatakan partai yang selalu harus menang di zaman orde baru adalah Partai Golkar.

Baca Juga: Ini Senyum Semringah Agus Nupatria Usai Divonis Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

“Masa orde baru itu yang curang pemerintah, yang menang harus Golkar, yang jadi Bupati harus TNI, yang menentukan itu harus ABG (ABRI, Birokrasi, dan Golkar) itu jaman order baru,” ucap Mahfud.

“Nah yang sekarang ini rebutan ndak karu-karuan, ndak tertib, nah itu yang harus kita tertibkan ke depan karena reformasi ini sudah bagus hasilnya,” kata Mahfud MD.