Kompas TV nasional politik

Anggota Komisi IX DPR Sebut Kebijakan PPKM Sudah Layak Dicabut

Kompas.tv - 22 Desember 2022, 03:05 WIB
anggota-komisi-ix-dpr-sebut-kebijakan-ppkm-sudah-layak-dicabut
Sejumlah petugas gabungan TNI, Polri, Dishub dan Satpol PP menjaga pos penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jalan Lampiri, Kalimalang, Jakarta, pada hari Senin sore (5/7). Pada hari ketiga PPKM Darurat kendaraan taktis berjenis Panzer milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) digunakan untuk memblokade jalan yang akan menuju ke arah Jakarta. (GEN) (Sumber: GENADI ADHA / KOMPAS TV)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Hariyanto Kurniawan

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari menyebut, keinginan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mencabut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus didukung. 

"Keinginan Presiden Jokowi untuk mengakhiri PPKM pada akhir Desember 2022 layak didukung," kata Lucy dalam keterangan tertulis, Rabu (21/12/2022). 

Ia menjelaskan, setidaknya ada dua pertimbangan terkait perlunya PPKM dicabut.

Baca Juga: Jokowi akan Terbitkan Keppres Cabut PPKM Setelah Ada Kajian Menkes: Minggu Ini Sudah Sampai ke Saya

Pertama, Covid-19 terus melandai di Indonesia. Hal ini mengindikasikan Indonesia tidak lagi mengalami pandemi virus corona.

"Karena itu, tidak ada alasan untuk memperpanjang PPKM. Presiden harus berani menyatakan Indonesia sudah bebas dari Covid-19.Konsekuensinya, Indonesia sebaiknya mencabut protokol kesehatan dalam beraktivitas di luar rumah. Rakyat Indonesia dengan sendirinya dapat kembali hidup normal," ujarnya. 

Selain itu, lanjut dia, pencabutan PPKM dapat menggairahkan kembali ekonomi Indonesia. Sebab itu juga diharapkan dapat meningkatkan investor asing ke Indonesia.

"Dua hal itu diperlukan agar dapat menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023. Harapannya, Indonesia dapat terbebas dari dampak resesi yang diperkirakan akan terjadi tahun 2023. Indonesia setidaknya dapat terhindar dari situasi ekonomi dunia yang tidak menentu," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan rencananya menerbitkan keputusan presiden tentang penghentian kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Namun, saat ini dia mengaku masih menunggu seluruh kajian dari kementerian maupun lembaga terkait soal penghentian kebijakan tersebut. 

"Jadi kembali ke PSBB, PPKM itu masih saya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari Pak Menko (Menko Perekonomian Airlangga Hartarto) maupun dari Kementerian Kesehatan," kata Kepala Negara di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/12/2022), siang seperti yang dilaporkan Jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia.

Jokowi menyebut seluruh kajian dari kajian dari Menko Perekonomian Airlangga dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin ini dijadwalkan rampung pada pekan ini.

Baca Juga: PPKM Diperpanjang hingga 9 Januari 2023, yang Mau Liburan Nataru Simak Aturannya

Presiden pun menegaskan jika laporan tersebut sudah sampai ke mejanya, maka dia akan segera menyiapkan draft keputusan presiden terkait penghentian kebijakan PPKM. 

"Saya kemarin memberikan target minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya sehingga bisa saya siapkan nanti Keputusan Presiden mengenai penghentian PSBB-PPKM," jelas dia. "Kita harapkan segera sudah saya dapatkan dalam minggu-minggu ini."


 




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x