Pengacara Lukas Enembe Klaim Dewan Adat Papua Panggil Mahfud MD hingga Firli Bahuri
JAKARTA, KOMPAS.TV – Aloysius Renwarin selaku pengacara Gubernur Papua Lukas Enembe, mengeklaim dewan adat di Papua telah memanggil Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Tidak hanya Mahfud, menurutnya, dewan adat telah bersidang dan memutuskan untuk memanggil juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
Pemanggilan terhadap ketiganya terkait tuduhan miring terhadap Lukas Enembe, termasuk berkaitan dengan dana Otonomi Khusus (Otsus) Rp1.000,7 triliun dan setoran tunai ke kasino judi Rp560 miliar.
"Sekarang masyarakat adat sudah gelar sidang kemarin tentang pemanggilan sama Pak Firli, Pak Tito Karnavian, terus Pak Mahfud MD," kata Aloysius saat dihubungi Kompas.com, Senin (31/10/2022).
Aloysius juga menyebut, setelah ketok palu sidang pertama, dewan adat juga menyimpulkan bahwa Mahfud, Tito, dan Firli akan dipanggil untuk kedua kalinya.
Baca Juga: Soal Kemungkinan Tahan Lukas Enembe, Firli Bahuri: Orangnya Masih Sakit
Menurut Aloysius, ketiganya bakal dituntut membayar uang kompensasi terhadap Lukas.
"Nanti harus bayar itu kompensasi harga diri Gubernur Papua itu sekian triliun," ujarnya.
Selain memanggil ketiganya, Aloysius juga menyebut bahwa Mahfud MD, pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Tito, serta Kapolda Papua perlu dilaporkan ke Mabes Polri.
Laporan dilakukan terkait pernyataan dana otonomi khusus Papua Rp1.000,7 triliun, setoran judi online Rp560 miliar, dan tudingan lainnya.
Baca Juga: KPK Pastikan Segera ke Papua Periksa Lukas Enembe, Firli Bahuri: Sejumlah Persiapan Sudah Dilakukan
"Pak Mahfud MD juga perlu dilapor ke Mabes Polri karena pernyataan Mahfud kan sangat miris, termasuk Pak Kapolda, Pak Tito Karnavian juga perlu dilapor," lanjutnya.
Sebelumnya diberitakan, Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Papua.
Sumber : Kompas.com
BERITA LAINNYA
Pengamat Berpendapat Kasus Guru Supriyani Tidak Layak Diproses di Pengadilan
10 November 2024, 04:05 WIB
30 Quotes Pahlawan Indonesia Penuh Inspirasi untuk Memperingati Hari Pahlawan 10 November
10 November 2024, 03:05 WIB
Mengulik Sejarah Panjang Perkeretaapian di Museum Kereta Api Taiwan
10 November 2024, 00:59 WIB
[FULL] Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Bertemu Kapolri Bahas Soal Mafia Tanah
10 November 2024, 00:20 WIB
Presiden Prabowo dan Xi Jinping Saksikan Penandatanganan Kerja Sama Indonesia dan China
10 November 2024, 00:08 WIB
11 Pegawai Komdigi Judol, Trump Menang Pemilu hingga Lawatan Perdana Prabowo [TOP 5 NEWS]
9 November 2024, 23:57 WIB
Melly Goeslaw Bicara Soal Hal Ini Rapat dengan Mendikdasmen, Menristekdikti hingga Men-Kebudayaan
9 November 2024, 23:44 WIB
Mau ke Luar Negeri, Prabowo ke Menteri: Telepon Boleh, Kalau Hal Rawan Tidak Perlu, Banyak Telinga
9 November 2024, 23:42 WIB
Depan Budi Arie, Mufti Anam Singgung Judi Online di Komdigi, Fufufafa hingga Apple | SERIAL JUDOL
9 November 2024, 23:41 WIBFOLLOW US
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.