Sekjen PDIP: Tak Ada Lagi Bahas Capres dan Dukungan, Sekarang Konsentrasi Tunggal Cetak Prestasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) mengingatkan seluruh anggota untuk menyudahahi permasalahan capres dan manuver politik dukung mendukung. 

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto fokus utama partai saat ini adalah berkonsentrasi untuk mengatasi permasalahan bangsa, membangun prestasi di daerah dan turun bersama rakyat.

Di luar hal tersebut, bukanlah tujuan partai dan setiap anggota mesti tegak lurus dengan kerja partai saat ini dan tidak lagi membahas manuver politik termasuk Dewan Kolonel, relawan pendukung kandidat capres, maupun isu lain yang justru kontra-produktif.

"Jadi semua martabat dan marwah partai sudah ditegakkan semua, sekarang berkonsentrasi tunggal melakukan konsolidasi tiada hari tanpa pergerakan ke bawah mencetak prestasi. Tidak ada lagi berbagai hal kecuali bergerak membangun prestasi di daerah dan turun ke bawah bersama rakyat," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2022) seperti dilaporkan tim jurnalis Kompas TV, Abel Insani dan Junaidi Saputra.

Baca Juga: Belum Deklarasi Capres, Politikus PDIP: Tak Ada Hubungannya dengan Elektabilitas Puan

Hasto menambahkan keputusan DPP PDIP untuk Pemilu dan Pilpres 2024 akan menjadi ranah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

Menurut Hasto momentum PDIP membahas soal koalisi dan capres dilakukan setelah Oktober dan November 2023, yakni batas akhir pendaftaran calon presiden dan wakil presiden.

Sebelum momen yang ditentukan, Hasto mengimbau agar para kader PDIP tetap memberikan energi positif bagi bangsa dan negara. Kemudian tetap tumbuhkan prestasi-prestasi di daerah bersama masyarkat.

"Jadi yang penting adalah bagaimana kita sekarang mengatasi persoalan pokok bangsa semua bekerja sama semua bergotong-royong. Nanti akan ada tiba momentumnya untuk berkontestasi setelah bulan Oktober November untuk pendaftaran capres dan cawapres PDIP. Kita tunggu momentum itu," ujar Hasto. 

Baca Juga: Sekjen PDIP Hasto Sindir Partai yang Dukung Jokowi-Ma'ruf tapi Bergaul dengan Parpol Oposisi

Sebelumnya Kehormatan DPP PDI-P memberikan sanksi kepada anggota atau kader partainya yang kedapatan berbicara terkait pencapresan.

Para kader tersebut dianggap melanggar aturan partai bahwa kewenangan berbicara terkait pencapresan ada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Kader PDIP yang diberi sanksi lisan dan keras yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua DPC PDIP Surakarta FX Hadi Rudyatmo. 

Ganjar diberi sanksi teguran lisan usai menyatakan dirinya siap maju sebagai capres apabila ditugaskan. Penjatuhan sanksi itu disaksikan publik pada Senin (24/10/2022).

Baca Juga: Tanggapan Santai Ganjar soal Sanksi PDIP pada Dirinya dan FX Rudy: Enggak Apa-apa, Jadi Solid

Sementara itu, FX Rudy dijatuhkan sanksi peringatan keras dan terakhir setelah terang-terangan menyatakan dukungannya untuk Ganjar.

Selain itu empat kader penginisiasi Dewan Kolonel juga diberi saksi. Dewan Kolonel ini sebuah forum yang dibentuk untuk mendukung Ketua DPP PDI-P Puan Maharani maju sebagai capres. 

Mereka itu adalah Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu dan Hendrawan Supratikno. Menurut Hasto Hasto beberapa anggota Dewan Kolonel juga dikenakan sanksi peringatan keras dan terakhir.