Negara Rugi Triliunan Akibat Tambang Nikel Ilegal di Kolaka, Pangdam Minta Jangan Dibiarkan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kodam (Pangdam) XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Andi Muhammad menyebut ada aktivitas pertambangan nikel ilegal yang marak terjadi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. 

Hal ini disampaikan Andi Muhammad disela-sela kunjungannya saat meninjau Proyek Strategis Nasional (PSN) fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) Nikel yang sedang dibangun oleh PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) Group di blok Lapao-lapao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Senin (15/8/2022).

Menurutnya, aktivitas pertambangan nikel ilegal itu dinilai sangat merugikan negara hingga triliunan rupiah. Ditambah kerugian dari sisi ekologi. 

"Saya minta aparat yang punya wilayah hukum, mulai dari Polres, Gakum Kehutanan dan Pengawasan kelautan atau Polsus PWP3K (Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)  maupun Kejaksaan, serta Instansi terkait untuk bertindak tegas, ” kata Andi Muhammad, melalui rilis yang diterima KOMPAS.TV, Rabu (17/8).

Baca Juga: Berenang di Kubangan Tambang Pasir Galian C, 2 Orang Anak Tenggelam & Meninggal Dunia

Kata Pangdam, aktivitas pertambangan nikel ilegal seperti ini harusnya tidak dibiarkan dan perlu segera diusut.

“Tindakan semacam ini kan sama dengan melawan Pemerintah. Bayangkan, kalau sudah tidak ada izin, areal hutan ditambang secara illegal, laut ditimbun untuk membuat jalan operasinya,  ini sangat merugikan negara. Saya yakin ini ada oknum yang membekingi. Nah, kita kan negara hukum, tidak boleh hal itu terjadi,” tegasnya.

Pangdam fokus terhadap aktivitas tambang nikel illegal karena negara dirugikan dari segi pajak maupun pendapatan negara yang bukan pajak, selain itu aktivitas ini juga berdampak pada kerusakan lingkungan dan ekologi yang parah.

Karena itu, dia akan memfokuskan perhatian terhadap aktivitas pertambangan nikel illegal oleh beberapa perusahaan tambang, karena tambang batuan mengolah nikel secara ilegal dalam kawasan hutan produksi. 

Diketahui sejauh ini, Kementerian Investasi/BKPM telah mencabut 39 IUP (Izin Usaha Pertambangan) di Sulawesi Tenggara sesuai surat nomor 66/A.9/B.3/2022 tanggal 11 Maret 2022. Pencabutan IUP tersebut merujuk pada arahan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Baca Juga: Sandiaga Uno Kunjungi Wisata Danau Pading, Danau Buatan dari Lahan Bekas Tambang

Adapun dari 39 perusahaan yang dicabut izinnya di antaranya adalah  izin nomor 20220302-01-57701, dengan nama pelaku usaha PT Babarina Putra Sulung, nomor IUP  08/DPM-PTSP/I/2018 yang diterbitkan Kadis PMTSP Sultra, tanggal 09 Januari 2018 yang berlokasi di Kabupaten Kolaka.

Kemudian surat izin 20220302-01-59213, dengan nama pelaku usaha PT Dharma Bumi Kendari, nomor IUP 154 Tahun 2010 yang diterbitkan Bupati Kolaka, tanggal 12 April 2010. 

Juga surat izin 20220302-01-46849, dengan nama pelaku usaha PT Konawe Utara Indo Mineral Mining, Nomor IUP 220 Tahun 2012 yang diterbitkan Bupati Konut, tanggal 24 Mei 2012.

Sebelumnya, Penangkapan pelaku tambang ilegal dalam kawasan hutan produksi terus digalakan oleh Tim operasi yang terdiri atas Penyidik Balai Penegakan Hukum (Balai Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)  Wilayah Sulawesi, Polda Sultra, dan Kejati Sultra.

Bahkan,  Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sulawesi, pernah menyherahkan seorang direktur perusahaan tambang sebagai tersangka tambang nikel ilegal dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas beserta barang bukti 3 (tiga) eksavator dan 3 (tiga) dump truck ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Baca Juga: Smelter Nikel Tengah Dibangun, Pangdam TNI Jamin Stabilitas Keamanan Proyek