M Taufik Dianggap Salah, Gagal Menangkan Prabowo-Sandi hingga Nama Muncul di Kasus Dugaan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemecatan M. Taufik dari kader Partai Gerindra kembali mendapat sorotan dari politikus partai itu. Setelah Wakil Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Wihadi Wiyanto, giliran Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Sugiono yang memberikan penjelasannya.

Menurut Sugiono, Majelis Kehormatan Partai Gerindra memecat M. Taufik sebagai kader karena dinilai telah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai.

Keputusan tersebut diambil dalam Sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang digelar pada Selasa, 7 Juni 2022.

Baca Juga: Riza Patria Tegaskan M Taufik Masih Pengurus Gerindra, Belum Ada Pemecatan: Baru Rekomendasi

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sugiono mengatakan keputusan Majelis yang memecat M. Taufik sebagai kader partai akan ditindaklanjuti. "DPP Partai Gerindra segera tindaklanjuti putusan MKP untuk memberhentikan M. Taufik," kata Sugiono dikutip dari Antara pada Rabu (8/6/2022).

Sugiono menganggap kesalahan M. Taufik yang berujung pemecatan itu sangat fatal. Meskipun, ia enggan merinci kesalahan M. Taufik itu.

Baca Juga: Orasi iImiah Prabowo, Mengaku Kampanye Harus Seizin Jokowi dan Bicara Petarung yang Berdiri Kembali

Wakil Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Wihadi Wiyanto mengatakan dalam sidang Majelis Kehormatan Partai Gerindra, ada lima orang sepakat memutuskan memecat M.Taufik sebagai kader Partai Gerindra.

Wihadi menjelaskan, sikap Majelis Kehormatan Partai Gerindra terhadap M. Taufik tersebut bukan hanya karena pernyataan yang bersangkutan beberapa waktu lalu. 

Namun, kata dia, ada rangkaian proses cukup panjang dari akumulasi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu.

Baca Juga: Anak Buah Kolonel Priyanto yang Ikut Buang Handi-Salsa di Sungai Serayu Divonis 6 Bulan Penjara

"Majelis Kehormatan Partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pembina dan DPP Partai Gerindra untuk memberhentikan dan mencabut keanggotaan atas nama M. Taufik," ucap Wihadi.

Pengawasan dan penilaian terhadap kinerja M. Taufik, kata Wihadi, dimulai saat Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 sampai saat ini. 

Misalnya, M. Taufik, yang saat itu sebagai unsur pimpinan DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta, dinilai gagal dalam menjalankan amanah Partai.

Baca Juga: Kolonel Priyanto akan Ditahan di Lapas Sipil Setelah Resmi Dipecat dari TNI

Menurut Wihadi, M. Taufik gagal dalam menjalankan amanah partai karena kekalahan perolehan suara pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di DKI Jakarta dalam Pilpres 2019.

Kemudian, Wihadi menyebut M. Taufik juga sering disebut dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah DKI. 

"Selain itu, diketahui sampai dengan saat ini, DPD Partai Gerindra DKI Jakarta belum juga memiliki kantor DPD yang tetap, sebagaimana DPD-DPD Partai Gerindra lainnya. Padahal, DKI Jakarta merupakan barometer utama bagi Partai Gerindra," ujar Wihadi.

Baca Juga: Fenomena Remaja Buat Konten Adang Truk Jadi Tren, Komnas PA Beri Pesan Ini ke Orangtua