Ini Alasan La Nyalla Sebut Big Data Luhut Bohong

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti menyebutkan bahwa klaim dari Menkomarves Luhut Binsar Panjaitan soal big data 110 juta orang ingin penundaan Pemilu 2024 adalah bohong.

“Saya sudah sampaikan bahwa Luhut itu bohong," kata La Nyalla, Kamis (14/4/2022).

Kebohongan itu dikarenakan DPD sudah menggunakan big data selama dua tahun terakhir untuk memantau isu mengenai sosial dan politik, termasuk soal pandemi, kenaikan harga minyak goreng, sampai isu penundaan pemilu. Namun tidak ada big data seperti yang diungkapkan oleh Luhut Binsar Panjaitan.

DPD sendiri menggunakan data dari Evello yang menganalisis data-data dari pengguna di media sosial, seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Twitter.

Baca Juga: Ketua DPD LaNyalla M Mattalitti: Ketum Parpol Jangan Buat Gaduh Usulkan Penundaan Pemilu!

Di kesempatan yang sama, Creator Big Data Evello, Dudi Rudianto memaparkan big data yang dimilikinya. Dalam pemaparannya, Dudi menjelaskan bahwa klaim big data mengenai pemilu pertama kali digaungkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Muhaimin alias Cak Imin menyebutkan bahwa ada big data yang berisi 60 persen setuju dengan penundaan Pemilu 2024.

Pihak Evello lantas melakukan analisa terkait klaim big data tersebut.

“Kami menyimpulkan bahwa data itu tidak benar adanya. Klaim tersebut berlebihan. Kemudian yang ketiga, kalau pun Cak Imin memiliki big data, sebaiknya big data itu dipakai untuk menolong partainya,” jelasnya.

Dudi Rudianto kemudian memaparkan klaim big data 110 juta pengguna media sosial yang membicarakan penundaan Pemilu 2024. 

Evello menemukan bahwa percakapan mengenai pemilu ternyata hanya melibatkan 693.289 akun di Twitter, Instagram, YouTube, dan TikTok.

“Itu pun, yang joy, artinya kegembiraannya tinggi itu hanya 28 persen,” lanjutnya.

Baca Juga: Datang ke UI, Luhut Didemo Mahasiswa Ditanyai Soal Big Data

Evello juga menganalisa respons publik mengenai pembicaraan penundaan Pemilu 2024. Rudianto menjelaskan bahwa 93 persen publik melihat bahwa wacana tersebut hanya untuk kepentingan partai politik.

“Kemudian 79 persen ini pasti pemerintah, 74 persen meyakini ini pasti berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.”

Kemudian pada analisis tentative, Rudianto mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Luhut tidak diyakini oleh publik.

“Jadi dengan kata lain, 110 juta big data yang disampaikan oleh Menkomarves ini, seperti yang disampaikan oleh Ketua DPD RI tadi, tidak mendapatkan respons yang baik dari publik, bahkan tidak mendapat dukungan oleh publik,” tegasnya.