Jenderal Andika Perkasa Hapus Larangan Keturunan PKI jadi TNI, Pengamat: Ini Terobosan Cerdas

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat militer dan intelijen Ridlwan Habib mengapresiasi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang telah membuat terobosan dan kebijakan dalam proses rekrutmen prajurit TNI.

Untuk diketahui, Jenderal Andika Perkasa telah membuat tiga terobosan dalam Rapat Koordinasi Penerimaan Prajurit TNI Tahun 2022. Antara lain, penghapusan tes renang, peniadaan tes akademik, serta penghapusan larangan keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai calon prajurit TNI.

“Kebijakan ini sebuah terobosan yang cerdas. Jenderal Andika memberikan harapan terhadap putra putri bangsa, yang ingin mengabdi sebagai anggota TNI, tanpa memandang status keturunan,” ucap Ridlwan sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis (31/3/2022).

Baca Juga: Panglima TNI Andika Perkasa Tunjuk Danjen Kopassus Baru

Ridlwan menuturkan, kebijakan baru Panglima TNI tersebut membuat seluruh anak muda Indonesia memiliki hak sama untuk mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI, tanpa memandang suku, agama, dan asal usul orang tua.

“Dari sisi perhitungan teknis, kalau calon prajurit usia 17 tahun, maka ayah ibunya diperkirakan paling muda usia 40 tahun, artinya lahir di tahun 1981. Sudah tidak ada lagi PKI di tahun itu,” kata Direktur Lembaga Strategi Inteligensia Indonesia tersebut.

Dengan begitu, lanjut Ridlwan, kebijakan yang dikeluarkan Jenderal Andika Perkasa sudah tepat dari sisi undang-undang maupun dari teknis perhitungan.

“Saya yakin sistem seleksi juga tetap menjaga agar tidak ada paham komunisme yang bisa menyusup masuk ke TNI. Pada wawancara mental ideologi nanti pasti juga tetap tersaring,” katanya.

Baca Juga: Panglima TNI Utus Prajurit ke BNPT Bantu Cegah Terorisme, Ini Tugasnya

Terlebih, sambung Ridlwan, di era dunia yang makin maju, paham komunisme, marxisme, dan leninisme bisa ditangkal dengan wawancara mendalam terhadap calon prajurit yang mendaftar.

“Ada teknik khusus psikologi militer yang bisa menyaring itu,” kata dia.

Dalam keterangannya, Ridlwan juga mengapresiasi kebijakan penghapusan tes renang sebagai syarat kelulusan seleksi prajurit TNI. Menurutnya, ada anak muda yang secara geografis tidak memungkinkan belajar berenang.

“Itu nanti juga bisa dipelajari di akademi militer jika sudah diterima,” ujarnya.