Sufmi Dasco Tolak Big Data Jadi Alasan Tunda Pemilu 2024: Saya Tidak Mau Menambah Polemik

JAKARTA, KOMPAS.TV- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad tak mau merespons pernyataan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal Big Data yang mengungkapkan mayoritas masyarakat mendukung penundaan pemilu 2024.

Sufmi Dasco menegaskan dirinya tidak ingin menambah polemik soal usulan penundaan pemilu 2024.

Demikian Sufmi Dasco Ahmad dalam wawancaranya bersama Jurnalis KOMPAS TV Dipo Nurbahagia, Selasa (15/3/2022).

“Yang pertama soal big data penundaan pemilu itu kan sudah banyak praktisi, pengamat, politisi, rakyat berkomentar, oleh karena itu saya tidak mau menambah polemik,” tegas Dasco.

“Apalagi itu kan baru sebatas wacana, belum ada yang konkret proses politik dijalankan, baik di DPR maupun di MPR. Oleh karena itu selain tidak mau menambah polemik kita juga kan masih dalam komitmen kerangka hukum yang ada,” tambahnya.

Baca Juga: PDIP Pertanyakan Luhut Terkait Big Data Jadi Alasan Tunda Pemilu: Kapasitas Dia Apa?

Sebagaimana diketahui dan telah diputuskan, bahwa waktu pelaksanaan untuk pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung pada 14 Februari 2024.

“Bahwa tahapan pelaksanaan pemilu sudah jelas kapan tahapannya berjalan dan kapan pelaksanaan pemilunya,” ucapnya.

“Selama itu masih, ya komitmen kita saya rasa masih seperti itu. Saya nggak mau menambah polemik dan tidak ada komentar lebih lanjut,” tambahnya.

Dalam pernyataannya, Dasco yang merupakan politisi Partai Gerindra juga tidak ingin memberi komentar dari sisi kepartaian.

“Saya sudah bilang tadi, apa yang disampaikan saya tidak mau berkomentar lebih banyak,” ujar Dasco.

Baca Juga: Hasto Kritik Luhut: Seharusnya Gunakan Big Data untuk Masalah Kerakyatan, bukan Penundaan Pemilu

“Kami bukan soal mendukung menolak, posisi Gerindra mengikuti peraturan yang ada pada saat ini,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku memilki big data aspirasi masyarakat di media sosial terkait pemilu 2024.

Luhut kemudian mengklaim, berdasarkan big data ditemukan mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan pemilu 2024 ditunda.

Bahasan soal penundaan pemilu 2024 bukan kali pertama diungkap ke publik oleh Luhut. Sebelumnya ada yang lebih awal menyampaikan yakni Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Kemudian, usulan penundaan pemilu 2024 itu diungkap lagi ke publik dari pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang kemudian direpons baik oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.