Ini Respons Mahfud MD soal Rekomendasi Komnas HAM dalam Penyelidikan di Desa Wadas

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah memastikan bakal melaksanakan rekomendasi Komnas HAM terkait penyelidikan penggunaan kekuatan berlebih dalam proses pengukuran lahan di Desa Wadas, Senin (8/2/2022).

Menkopolhukam Mahfud MD menjelaskan saat ini pemerintah sudah memulai melaksanakan isi rekommendasi Komnas HAM dan akan terus dilanjutkan. 

Semisal rekomendasi Komnas HAM kepada Kapolda Jawa Tengah untuk melakukan evaluasi, pemeriksaan dan sanksi kepada semua petugas yang terbukti melakukan kekerasan terhadap warga dan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP).

Baca Juga: Komnas HAM Temukan Dugaan Penggunaan Kekuatan secara Berlebihan dan Kekerasan di Desa Wadas!

Menurut Mahfud rekomendasi tersebut akan dijalankan setelah mendapat laporan resmi dan lengkap dari Komnas HAM.

Semisal mengenai identitas korban, seberapa serius cedera yang dialami hingga lokasi dan waktu peristiwa yang dilakukan petugas terhadap korban.

Laporan resmi dan lengkap Komnas HAM ini, sambung Mahfud, untuk mempermudah kepolisian dalam mencari aparat yang bertugas saat kejadian tersebut.

"Insyaallah, itu akan dilakukan setelah jelas subjek, objek, dan peristiwanya," ujar Mahfud melalui akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd, Jumat (25/2/2022).

Baca Juga: 13 Temuan Faktual Komnas HAM soal Insiden di Desa Wadas

Mahfud juga mengapresiasi penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terkait kasus Wadas. 

Ia menjelaskan penyelidikan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan adalah permintaan langsung dirinya. 

Untuk itu jugalah Kemenko Polhukam akan menindak lanjut temuan dan rekomendasi Komnas HAM terkait kasus Wadas.

Baca Juga: Mahfud MD Bantah Situasi Desa Wadas Mencekam, Gesekan Terjadi Antar Warga bukan dengan Aparat

Di sisi lain Mahfud juga menekankan dalam temuan dari Komnas HAM, tidak menyinggung adanya kekerasan seperti yang digambarkan di media sosial.

Bahkan, sambung Mahfud, temuan Komnas HAM menguatkan pernyataannya terkait tidak ada korban jiwa, letusan sejata dan warga yang mendapat perawatan di rumah sakit.

"Tapi rekomendasi Komnas HAM kita terima dan pemerintah pasti menindaklanjuti," ujar Mahfud.