PKB: Reputasi Jokowi akan Dipertaruhkan Terkait Penunjukan Nama Kepala IKN

JAKARTA, KOMPAS TV - Wasekjen DPP PKB Luqman Hakim menyebut, reputasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dipertaruhkan dalam penunjukan nama kepala otorita Ibu Kota Negara (IKN). 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menilai pemindahakn IKN itu bukan merupakan pekerjaan yang mudah, sehingga harus diberikan tanggung jawab kepada orang yang berkompeten.

"Presiden Jokowi pasti tidak akan main-main dengan agenda pembangunan IKN Nusantara. Reputasi Presiden Jokowi selama dua periode dipertaruhkan dalam pelaksanaan mega proyek IKN Nusantara itu," kata Luqman kepada wartawan, Senin (21/2/2022).

Baca Juga: Apakah Masyarakat Akan Dilibatkan dalam Pembuatan Regulasi Turunan UU IKN?

Ia menyebut, Presiden Jokowi sudah memiliki nama yang dinilai pantas untuk menjadi kepala IKN. Namun itu hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan kepada publik.

"Nama itu, saya yakin sudah ada di saku Presiden Jokowi. Tinggal menunggu hari baik untuk diumumkan ke publik," ujarnya.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong menjelaskan, nama kepala Badan Otorita IKN Nusantara akan diumumkan setelah Peraturan Pemerintah turunan dari UU IKN soal pemerintahan administrasi khusus terbit.

Namun bisa juga berbarengan saat PP soal pemerintahan administrasi khusus dikeluarkan.

Menurut Wandy kemungkinan kepala Badan Otorita IKN Nusantra akan diumumkan pada bulan Maret atau April 2022.

Baca Juga: Jokowi Tanda Tangani UU IKN, Pemerintah Segera Susun Aturan Turunan

"Kalau enggak (diumumkan) berbarengan, (bisa diumumkan) setelah Peraturan Presiden (Perpres) soal Badan Otorita terbit," ujar Wandy saat dikonfirmasi, Jumat (18/2/2022). Dikutip dari Kompas.com.

Lebih lanjut Wandy menjelakan kepala Badan Otorita IKN Nusantara tidak jauh dari nama calon yang beredar. 

Namun Wandy tidak bisa menjelaskan lebih detail siapa yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai kepala Badan Otorita IKN. 

Wandy menyatakan jabatan Kepala Badan Otorita IKN kedudukannya setara dengan menteri. Sehingga mekanisme pemilihan ditunjuk oleh Presiden Jokowi seperti saat memilih menteri.

Sementara menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, memang sebaiknya calon Kepala IKN sosok yang dipercaya presiden dan jauh dari perilaku koruptif. Hal itu diperlukan agar pembangunan IKN terbebas dari tindak korupsi.

"Selain itu, Kepala IKN idealnya sosok yang menguasai perencanaan, sehingga ia tahu persis implementasinya di lapangan. Dengan begitu, pembangunan IKN benar-benar sesuai dengan desain yang sudah ditetapkan," katanya.