Nusantara sebagai Nama Bangsa Tersingkir Sejak Zaman Pergerakan, Dinilai Jawasentris

JAKARTA, KOMPAS.TV – Sejak zaman pergerakan, nama Nusantara sebagai wilayah bangsa dan negara tersingkir karena dinilai Jawasentris.

Penjelasan itu disampaikan sejarawan JJ Rizal, Senin (17/1/2022).

Menurutnya, pemberian nama Nusantara bertolak belakang dengan gagasan pokok pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai lokasi ibu kota negara (IKN) baru.

Pemilihan Kalimantan sebagai IKN disebut untuk memutus kesenjangan antara wilayah Pulau Jawa dan luar Jawa.

"Sejak zaman pergerakan ketika istilah ini muncul untuk digunakan sebagai nama wilayah bangsa dan negara yang hendak didirikan, nama Nusantara segera tersingkir karena dianggap Jawa-sentris," ucapnya.

Baca Juga: Alasan PKS Tolak RUU Ibu Kota Baru, Tidak Ada dalam RPJPN hingga Persetujuan Masyarakat Adat

Menurut Rizal, istilah Nusantara mencerminkan bias Jawa yang dominan.

“Nusantara adalah produk cara pandang Jawa masa Majapahit yang mendikotomi antara negara gung (kota Majapahit) dengan mancanegara (luar kota Majapahit)," ucap Rizal.

Wilayah yang berada di luar Majapahit inilah, lanjut Rizal,  yang disebut sebagai Nusantara.

Penyebutan istilah Nusantara, tuturnya, bukan hanya sekadar dikotomis dalam arti kewilayahan, melainkan juga terkait peradaban.

"Dalam konteks Jawa, sebutan mancanegara untuk menjelaskan wilayah yang tidak beradab, kasar tidak teratur, atau sesuatu yang sebaliknya dari negara agung yang beradab dan harmonis," imbuhnya.

Oleh sebab itu, dia menegaskan bahwa pemilihan nama Nusantara untuk ibu kota negara baru kurang tepat.

"Pemakaian nama ibu kota baru Nusantara tidak mewakili pikiran RI yang didirikan sebagai amanat untuk setara, tetapi mewakili arogansi dan dominasi pikiran elite 'Keraton Jawa' gaya baru 2022," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menjelaskan alasan pemilihan nama Nusantara.

Menurutnya, nama Nusantara dipilih karena sudah dikenal sejak lama dan ikonik di dunia internasional.

Baca Juga: Menteri PPN: Ibu Kota Negara akan Dipindahkan Bertahap, Tidak Seperti Lampu Aladdin

"Ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah lagsung dari Bapak Presiden yaitu pada hari Jumat. Jadi sekarang hari Senin, hari Jumat lalu, dan beliau mengatakan ibu kota negara ini Nusantara," kata Suharso dalam rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).

Draf RUU IKN sendiri memang belum mencantumkan nama ibu kota baru sehingga hanya disebut sebagai "IKN [...]" di dalam draf RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas DPR itu.