JAKARTA, KOMPAS. TV – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas ajang balap Formula E, sudah tepat.
Namun menurut PSI, langkah tersebut seharusnya dilakukan sejak lama, bukan ketika muncul dugaan pelanggaran pada pembiayaan Formula E.
Karena hal itu mengesankan, berupaya membawa-bawa nama Jokowi dalam persoalan itu.
“Mengenai Anies mau lapor ke presiden, yah memang dari awal seharusnya begitu. Jangan di akhir-akhir, ketika ada dugaan pelangggaran, nama Jokowi dibawa-bawa,” kata aggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, Selasa (30/11/2021).
Baca Juga: Nasdem: Penunjukkan Ahmad Sahroni Sebagai Ketua Pelaksana Formula E Tak Ada Kaitan dengan Partai
Menurut William, sejak awal, pembiayaan Formula E ditenggarai bermasalah. Dia mencontohkan soal adanya pinjaman Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta kepada Bank DKI sebesar Rp180 miliar.
Padahal, dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pembayaran sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya bisa dilakukan jika dalam keadaan darurat dan mendesak.
Karena itu, William mengatakan, perlu dipertanyakan, sejauh mana Formula E dianggap mendesak.
Baca Juga: Berandai-andai Surya Paloh, Politikus PSI akan Suruh Sahroni Mundur dari Ketua Pelaksana Formula E
“Apakah Formula E ini mendesak atau darurat? Harus dijelaskan,” tuturnya.
Selain itu, lanjutnya, perlu dipertanyakan apakah pinjaman dana ke Bank DKI itu adalah permintaan Jakpro.
“Kalau iya, buktikan. Karena Dispora yang pinjam, tapi Jakpro yang terikat kontrak. Secara keuangan, ini harus bisa dijelaskan,” ungkapnya.
Sebelumnya staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini, mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sudah mengajukan untuk menghadap Presiden Joko Widodo dengan CEO Formula E Operation (FEO).
Baca Juga: Terbongkar! Ternyata Ini Alasan Anies Irit Bicara Soal Formula E Jakarta
"Memang benar, Gubernur DKI Jakarta sudah ajukan waktu untuk menghadap Presiden, dengan mengajak serta CEO Formula E," kata Faldo pada keterangan tertulis yang diterima KOMPAS.TV, Kamis (25/11/2021).
Namun, Faldo mengatakan, sebaiknya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memprioritaskan terlebih dahulu untuk menyelesaikan semua permasalahan dan urusan terkait Formula E yang dihadapi.
"Namun, sebaiknya Pemprov DKI dan panitia penyelenggara memprioritaskan dulu untuk menuntaskan semua permasalahan yang dihadapi. Venue, jalur, termasuk tata kelola, harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, sesuai peraturan perundang-undangan dan kepatutan," kata Faldo.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.