Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Hormati Usulan KPU Soal Waktu Pelaksanaan Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan meminta pemerintah untuk menghormati usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ihwal waktu pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. 

Seperti diketahui, KPU mengusulkan pelaksanaan pesta demokrasi itu pada Februari, sementara pemerintah ingin dilaksanakannya pada Mei 2024 mendatang. 

Hingga kini belum ada titik temu untuk merumuskan waktu yang cocok terkait hari pencoblosan.  

Baca Juga: Humas Bawaslu Kalsel Latihan Buat Podcast, Manfaatkan Media Sosial Jelang Pemilu 2024

"Hal yang juga penting untuk diperhatikan adalah kesiapan dan manajemen teknis pelaksanaan Pemilu. Usulan KPU untuk pelaksanaan pileg dan pilpres pada Februari 2024 dan Pilkada serentak pada November 2024 adalah yang paling realistis," kata Syarief seperti dikutip dari laman mpr.go.id, Kamis (18/11/2021). 

Menurut dia, sebagai pesta rakyat yang akan menentukan calon pemimpin bangsa, tentu prasyaratnya adalah pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, dan bebas rahasia. 

"Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu membutuhkan persiapan dan manajemen teknis yang tepat,” ujarnya. 

Politikus Partai Demokrat ini menilai bahwa beban KPU dan Bawaslu pada tahun 2024 akan sangat berat, bahkan jauh lebih berat ketimbang pelaksanaan pemilu sebelumnya. Ini perlu menjadi atensi bersama agar proses dan hasil pemilu betul-betul demokratis.

"Memaksakan pemilu untuk mundur juga tidak sesuai dengan UU Pilkada yang mengamanatkan Pilkada serentak pada November 2024."

"Bahwa meskipun regulasi ini dapat direvisi, tetapi alangkah baiknya kita menghormati sistem yang bersama kita buat dan sepakati," ujarnya. 

Baca Juga: Pemerintah Usul Pemilu 2024 Dilaksanakan 15 Mei, PKB Wanti-wanti Mahfud MD dan Mendagri Soal Ini

Ia mengimbau agar pemerintah juga jangan memaksakan pelaksanaan pileg dan pilpres diundur ke Mei 2024. Yang paling paham tentang rencana dan beban pemilu tentu KPU dan Bawaslu itu sendiri. 

"Tidak elok jika merecoki jadwal dan tahapan pemilu tanpa pertimbangan yang masuk akal,” ujarnya. 

Ia menyebut, kekhawatiran adanya polarisasi dan instabilitas sebagaimana yang diungkap pemerintah terlalu berlebihan. 

Baca Juga: Pimpinan Komisi II DPR Desak KPU untuk Segera Putuskan Waktu Pelaksanaan Pemilu 2024

"Kita merasakan konsolidasi demokrasi telah berjalan dengan baik. Kondisi politik hari ini dengan situasi jelang dan beberepa waktu pasca pemilu 2019 sudah semakin kondusif."

"Jika penyelenggara pemilu sendiri sudah tidak yakin dengan rencana usulan pemerintah, maka tentu ada yang keliru dengan usulan itu," kata dia.