Andika dan Dudung, Dua Jenderal Satu Tarikan Politik

JAKARTA, KOMPAS.TV- Jenderal TNI Andika Perkasa dilantik menjadi Panglima TNI bersamaan dengan naiknya Jenderal Dudung Abdurahman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) oleh Presiden Jokowi, di Istana Negara, Rabu (17/11/2021).

Andika melenggang setelah resmi disetujui DPR menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto, yang memasuki pensiun.

Sementara Dudung, juga nyaris tanpa penolakan berarti. Kedua jenderal bintang empat itu sama-sama meniti karir tertinggi di militer dengan mulus.

Namun di balik pelantikan dua jenderal itu, terselip aroma tarikan politik di tubuh tentara. Adalah pengamat militer Alman Helvas Ali  yang menilai bahwa  pemilihan KSAD era Presiden Joko Widodo (Jokowi) amat rentan kesan politisasinya. 

"Saya melihat politisasi pemilihan KSAD sepertinya sangat kuat pada era Jokowi jika dibandingkan era sebelumnya," kata Alman, Rabu 10 November 2021 lalu.

Baca Juga: Dihadiri Megawati Soekarnoputri, Jokowi Lantik Jenderal Andika Perkasa jadi Panglima TNI

"Misalnya, pada era SBY karena latar belakang Jokowi yang sebelumnya tidak pernah bekerja sama dengan TNI atau perwira TNI, sehingga beliau biasanya menghendaki orang-orang yang pernah kerja sama dengan beliau pada satu masa," kata Alman seperti dilansir dari ANTARA.

 
Ia menyebut, pemilihan orang nomor satu di matra angkatan darat itu seharusnya dijauhkan dari kepentingan politik. Sebab, jabatan itu harus diemban oleh seseorang yang memenuhi persyaratan dan bisa membawa terobosan saat nanti menjabat. 

"Ini semua kembali lagi pada kepentingan politik, sejauh mana politik dalam tanda kutip mengintervensi pengambilan keputusan. Ada banyak dugaan parpol secara tidak langsung punya pengaruh," kata Alman.

Sementara pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie tak menampik tarikan politik yang kuat dalam memilih panglima TNI  saat ini. Namun ke depan dia berharap hal itu tidak terjadi lagi. "Saya berharap TNI tidak boleh dipolitisasi. Karena kalau dipolitisasi kita tidak bisa berharap TNI yang profesional," katanya dalam program Rosi di KOMPAS TV, 4 November 2021 

Sementara itu, Analis Militer Lab 45 Andi Widjajanto menilai keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI jauh lebih aman jika mencermati eskalasi politik dibandingkan memilih  Laksamana Yudo Margono atau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

“Pak Yudo dan Pak Fadjar itu akan pensiun di tengah-tengah isu politik yang sangat panas dan kemungkinan DPR juga akan fokus melakukan pemilihan legislatif,” jelas Andi Widjajanto.

Baca Juga: Sah! Jenderal TNI Dudung Abdurachman Jabat KSAD

Andi menuturkan, di Undang-undang TNI kebutuhan rotasi tidak menyatakan keharusan ada giliran matra dalam penunjukkan posisi Panglima TNI.

Namun, Andi pun meyakini penunjukkan Panglima TNI tanpa giliran matra tidak akan menimbulkan kecumburuan.

“Mudah untuk mendapatkan soliditas organisasi ya apalagi di masa  Jokowi dibentuk Kogabwilhan, satuan baru, sudah diusulkan dari masa  SBY tapi dibentuk di masa  Jokowi. Kogabwilhan itu betul-betul integrasi antar-matra,” ujarnya.

Sementara anggota Komisi I dari PDI Perjuangan TB Hasanuddin tidak sepakat dengan isu bahwa naiknya Andika menjadi panglima TNI sengaja untuk menaikkan Dudung menjadi KSAD. "Tidak begitu. Tapi konsekuensi logis, naiknya Andika menjadikan posisi KSAD kosong," ujarnya.