Pengamat: Menteri Sibuk Pilpres Picu Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintahan Jokowi Turun

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dinilai akan semakin turun.

Pasalnya, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju lebih sibuk menyikapi Pilpres 2024 ketimbang tugas pokoknya.

Pada akhirnya, Presiden Jokowi diprediksi akan segera ditinggalkan oleh partai-partai yang selama ini mendukungnya sebagai koalisi pemerintahan.

Demikian Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA Indonesia) Ray Rangkuti dalam keterangannya kepada KOMPAS TV, Rabu (10/11/2021).

“Tiap partai potensial akan jalan sendiri-sendiri, bahkan jika itu harus berbeda dengan presiden,” katanya.

“Jika tren kepuasan terhadap kinerja presiden makin menurun (sebagaimana akhir-akhir ini ditunjukan oleh berbagai hasil survey), tidak sulit menebak partai-partai akan cari jalan untuk "buang badan". Ini tradisi politik biasa di Indonesia.”

Baca Juga: Pengamat Minta Jokowi Pecat Menteri yang Berniat Maju di Pilpres, Ini Alasannya

Untuk itu, Presiden Jokowi sebaiknya tidak memberi izin terhadap menteri yang kampanye politik untuk tujuan menaikan popularitas atau elektabilitas menuju 2024.

“Mengganti menteri yang meniatkan diri untuk maju sebagai menjadi calon RI 1 atau RI 2 dengan kaum professional,” ujarnya.

“Dengan begitu, presiden dengan kabinetnya tetap fokus pada kerja-kerja menuntaskan janji kampanye.”

Selain itu, Ray juga mendorong Presiden Jokowi untuk memastikan etika pejabat negara tetap berlangsung kepada siapapun pembantunya.

“Etika pejabat itu pada prinsipnya mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok,” katanya.

Selanjutnya yang terpenting dalam menjalankan roda pemerintahan, lanjut Ray, Jokowi harus berani bertindak tegas terhadap menteri-menterinya yang melanggar hukum.

Baca Juga: Lampu Hijau Jokowi untuk Kampanye Para Menteri: Diminta Mundur dan Bergerak Diam-diam

“Menindak para menteri yang diyakini melakukan tindakan melanggar etika pejabat negara atau pelanggaran hukum lainnya,” ucap Ray.

Dalam pernyataannya, Ray juga mengajak kepada para pemantau pemilu agar mulai lebih sigap memantau langkah atau aktivitas kampanye para menteri/pejabat negara lainnya.

“Memastikan yang bersangkutan tidak menggunakan fasilitas/dana negara atau mencampur adukan tugas dengan kegiatan kampanye,” katanya.