Terkait Kisruh Formula E, Pengamat: Lebih Realistis Kalau Balapan Dilupakan Saja

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Roy Rangkuti mengomentari kisruh yang terjadi dalam rapat paripurna interpelasi terkait Formula E, Selasa (28/09/2021) kemarin.

Untuk diketahui gelaran ajang Formula E di Ibu Kota yang masuk dalam rencana Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta di bawah Anies Baswedan masih menjadi polemik.

Jika menilik dari segi waktu Roy Rangkuti mengatakan ajang Formula E sangat sulit digelar alih-alih realistis.

"Apakah gelaran Formula E masih realistis? Saya melihat sudah sangat sulit. Sudah di ujung 2021 dan masa bakti Gubernur DKI 2022 sudah berakhir," ujarnya dalam Sapa Pagi Kompas TV, Rabu (29/09/2021).

Baca Juga: 7 Fraksi Laporkan Ketua DPRD DKI soal Interpelasi Formula E, Wagub Riza: Kami Berharap Tetap Solid

Terlebih belum ada keputusan yang jelas terkait gelaran Formula E sendiri. Selain itu pernyataan dari Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria yang mengatakan jika dana Formula E tak disetujui DPRD akan mencari dana dari sponsor dan publik dianggap menunjukkan tak kesiapan gelaran balapan ini.

"Pada saat yang bersamaan pelaksanaan Formula E belum ada keputusan jelas. Belum lagi melihat pernyataan wakil gubernur. Lebih realistis kalau Formula E ini dilupakan saja," lanjutnya.

Terkait dari biaya yang telah dikeluarkan untuk persiapan Formula E, Roy Rangkuti menyatakan kehilangan biaya kali ini merupakan konsekuensi yang mesti diterima.

"Itu konsekuensi yang harus kita terima. Saya tak tahu mekanisme dana harus ditarik komitmennya dari pihak internasionalnya atau seperti apa," ujarnya.

Adanya pengajuan hak interpelasi dan persetujuan yang belum pasti dari DPRD DKI kembali memperlihatkan rencana Formula E yang belum matang.

Baca Juga: Rapat Paripurna Interpelasi Formula E Ditunda, Ketua Fraksi PDIP: Kita Saksikan Drama Politik

"Dalam situasi yang sekarang ini agak sulit. Apalagi makin bertele-tele, DPRD belum tentu setuju dan ada hak interpelasi," ujarnya.

Terkait kisruh hak interpelasi kemarin, Roy mengatakan permasalahan cukup bisa diurai dengan melihat risalah rapat badan musyawarah (Bamus).

"Saya mendengar dari anggota DPRD terkait dengan sengkarut rapat paripurna kemarin. Lita cukup dilihat risalah dari rapat bamus apakah seluruh perwakilan fraksi memang menyetujui atau tak menyetujui agenda 'colongan' itu," ujarnya.

"Jika menyetujui itu bukan agenda 'colongan'. Itu masuk dalam agenda resmi karena selalu terbuka kemungkinan," lanjutnya

Sebelumnya dua fraksi di DPRD DKI mengajukan hak interpelasi. Fraksi tersebut adalah PDI Perjuangan dan PSI.

Terkait interpelasi tersebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkomentar dia lebih mementingkan warga di tengah pandemi daripada masalah interpelasi Formula E.

"Bagi kami yang penting warga Jakarta. Bukan interpelasi. Yang terpenting warga Jakarta selamat, bisa bekerja dengan baik, pandemi tertangani," ujarnya.