Bacakan Nota Pembelaan, Kuasa Hukum Bupati Nganjuk Nonaktif Sebut Dakwaan Jaksa Tidak Jelas

SURABAYA, KOMPAS.TV - Bupati Nganjuk nonaktif Novi Rahman Hidayat melalui kuasa hukumnya meminta hakim untuk membatalkan dakwaan jaksa yang dianggap kabur dan tidak jelas.

Hal ini disampaikan kuasa hukum Novi, Ade Dharma Maryanto, saat mengajukan nota pembelaan atau eksepsi atas dakwaan jaksa dalam persidangan dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Jawa Timur, Senin (9/6/2021).

"Dakwaan jaksa kabur dan tidak jelas, karena itu kami minta majelis hakim menolak dakwaan jaksa," kata Ade Dharma Maryanto.

Adapun dakwaan jaksa yang diminta untuk dibatalkan yaitu soal uang Rp672 juta yang ditemukan dalam brankas pribadi terdakwa.

Menurut Ade, uang tersebut merupakan uang pribadi sebagai pengusaha. Sehingga menurutnya, tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti.

"Tidak ada larangan bagi terdakwa untuk menyimpan uangnya dalam brankas. Apalagi selain bupati, ia adalah pengusaha. Sehingga uang itu tidak dapat dijadikan bukti," lanjutnya.

Selain itu, kata Ade, pihaknya juga mempermasalahkan soal dua nominal yang disebut dalam dakwaan jaksa.

Padahal, hanya uang di dalam brankas yang disita. Namun saat dakwaan, jaksa menyebut uang pertama sebesar Rp672,9 juta dalam brankas dan nominal kedua sebesar Rp255 juta yang diberikan oleh M Izza Muhtadin selaku ajudan.

Selain itu, kata dia, dalam dakwaan jaksa juga ada ketidakjelasan istilah yang digunakan, yaitu istilah suap dan gratifikasi.

Padahal menurutnya dua istilah tersebut merupakan dua perbuatan yang berbeda, tetapi tetap disusun dalam satu dakwaan.

Baca Juga: Resmi Tunjuk Plt Bupati Nganjuk, Gubernur Jatim Pesan Kembalikan Kepercayaan Masyarakat

Ade menyebut jaksa penuntut umum (JPU) tidak konsisten dalam menyusun surat dakwaan, dalam hal ini terkait dengan apakah terdakwa melakukan penyuapan atau gratifikasi.

"Pengaturan suap dan gratifikasi adalah berbeda, definisi maupun sanksinya. Hal ini tentu merugikan terdakwa untuk membela hak-haknya. Ini (perkara) suap atau gratifikasi, ini tidak jelas," pungkasnya.

Menanggapi nota keberatan kuasa hukum, JPU Kejari Nganjuk Andie Wicaksono menjelaskan jika jaksa akan memberikan tanggapan eksepsi pada pekan depan.

"Kita akan berikan tanggapan minggu depan," kata Andie.

Perlu diketahui, dalam dakwaan pada sidang pekan lalu, jaksa menyebut terdakwa Bupati Nganjuk nonaktif Novi Rahman Hidayat meminta uang sebesar Rp10-15 juta untuk pengisian jabatan perangkat desa.

Terdakwa didakwa melanggar pasal 12 huruf e UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Novi ditangkap tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 10 Mei 2021 lalu.

Dalam OTT tersebut, tim gabungan mengamankan sepuluh orang termasuk Novi.

Selain Bupati Nganjuk, KPK menetapkan enam orang tersangka lain dalam kasus ini, yakni Camat Pace Dupriono, Camat Tanjunganom dan sebagai Plt Camat Sukomoro Edie Srijato, dan Camat Berbek Haryanto.

Baca Juga: Hasto Kristiyanto Bantah Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat yang Klaim Jadi Kader PDIP

Lalu, Camat Loceret Bambang Subagio, Mantan Camat Sukomoro, Tri Basuki Widodo, dan ajudan Bupati Nganjuk M Izza Muhtadin.