JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah memastikan keputusan untuk memperpanjang PPKM hingga 25 Juli 2021 sudah mengakomodir semua aspirasi dan pendapat.
Menkopolhukam Mahfud MD mengakui tidak mudah untuk menekan laju penularan Covid-19.
Namun pemerintah harus mengambil keputusan sulit, terlebih ada ketakutan di tengah masyarakat.
Yakni jika bersembunyi dari Covid-19, maka akan mati secara ekonomi.
Di sisi lain, jika melakukan kegiatan ekonomi bisa diserang Covid-19.
Baca Juga: Tanggapi Rencana Aksi Jokowi Endgame, Mahfud: Sekelompok Orang Ingin Memanfaatkan Situasi
“Itu dilema. Pemerintah mencatat itu semua, ada ketakutan yang seperti itu sehingga kita terus mengikutinya dari waktu ke waktu," ujar Mahfud saat konfrensi pers secara virtual, Sabtu (24/7/2021).
Mahfud menambahkan kontroversi dan resistensi terhadap pembatasan bukan terjadi di Indonesia saja, namun resistensi di negara lain dikarenakan hilangnya kebebasan.
Mahfud menegaskan dalam mengambil keputusan pemerintah mendengar seluruh aspirasi masyarakat dan menjadikan pertimbangan.
Kalau pun ada aspirasi yang ingin disampaikan, diimbau disalurkan menggunakan sarana sesuai protokol kesehatan.
Seperti dialog virtual, melalui media sosial.
Baca Juga: Mahfud Ungkap Dilema Saat Pemerintah Mengambil Keputusan dalam Menangani Covid-19
“Pemerintah menegaskan bahwa aksi demonstrasi secara fisik yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, membahayakan keselamatan masyarakat, serta melanggar hukum, pemerintah akan melakukan tindakan tegas," ujar Mahfud.
Mahfud juga meminta seluruh masyarakat untuk tetap tenang serta menjaga ketertiban dan keamanan di wilayahnya masing-masing.
"Kami terus akan bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, kelompok-kelompok masyarakat untuk membangun kebersamaan dalam menghadapi Covid-19 ini tanpa kotak-kotak politik," ujarnya.
Baca Juga: Antisipasi Demo Jokowi End Game, Lalu Lintas Bundaran HI Menuju Istana Ditutup
Sebelumnya beredar seruan aksi demo secara nasional bertajuk “Jokowi End Game” di aplikasi pesan singkat.
Aksi ini menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menolak PPKM yang sekarang berjalan.
Narasi seruan aksi demo melalui pamflet yang beredar di media sosial itu mengajak seluruh elemen masyarakat menolak PPKM, dan aksi dilaksanakan pada Sabtu (24/7/2021).
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.