JAKARTA, KOMPAS.TV - Beredarnya seruan aksi demo "Jokowi End Game" rupanya membuat aparat keamanan tak tinggal diam. Sebanyak 3.385 personel gabungan TNI-Polri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengawal dan mengamankan demo yang dikabarkan digelar hari ini, Sabtu (24/7/2021).
"Ada 3.385 orang siap mengamankan demo," kata Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Kombes Pol Marsudianto saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Marsudianto mengatakan, personel pengamanan tersebut akan ditempatkan di dua lokasi yang menjadi lokasi digelarnya aksi demonstrasi.
"Personel dikerahkan di sekitar Monas dan DPR," tambahnya.
Selain personel pengamanan, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga telah mengerahkan 350 orang personel polisi lalu lintas untuk mengawal kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi unjuk rasa.
Baca Juga: Penularan Covid-19 Tinggi, Polda Metro Jaya Minta Tak Ada Demo
Adapun sebuah seruan aksi nasional menuntut Presiden Joko Widodo bertajuk "Jokowi End Game" untuk menolak PPKM beredar di aplikasi pesan singkat.
Seruan aksi demo melalui pamflet itu beredar dengan narasi mengajak seluruh elemen masyarakat menolak PPKM pada Sabtu (24/7/2021).
Aksi itu disebut akan digelar dengan berjalan dari Glodok menuju Istana Negara.
Polda Metro Jaya sebelumnya mengimbau masyarakat tidak turun ke jalan dan menggelar unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya terkait PPKM.
Polda Metro memahami bahwa masyarakat sangat mengharapkan relaksasi kebijakan PPKM, namun jika masyarakat terus melanggar protokol kesehatan, seperti membuat kerumunan, yang akan berpotensi memicu lonjakan angka positif Covid-19, maka sulit bagi pemerintah untuk melakukan relaksasi PPKM.
"Bagaimana kita bisa relaksasi, kalau ada kegiatan kerumunan seperti ini lagi. Kasihan rumah sakit, kuburan, sudah penuh," kata kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya.
Baca Juga: Isi Percakapan Jokowi dan Menkes Budi Gunadi Usai Sidak Obat di Bogor!
Yusri juga mengatakan, Polda Metro Jaya akan mengakomodir penyampaian pendapat pihak yang ingin menyampaikan pendapat sehingga tidak menimbulkan kerumunan yang berpotensi menimbulkan klaster baru Covid-19.
"Silakan, kalau mau menyampaikan pendapat datang ke Polda Metro atau ke instansi terkait, akan kita terima secara bijak agar kita bisa hindari kerumunan, supaya jangan jadi klaster lagi," katanya.
Sumber : Antara
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.