Kemenkes: Vaksin Gotong Royong Tidak Hilangkan Hak Masyarakat untuk Vaksinasi Gratis

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan vaksin gotong royong berbayar tidak akan mengganggu program vaksinasi gratis yang diberikan pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi, Selasa (13/7/2021).

“Vaksin gotong royong ini sifatnya tidak wajib dan tidak menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh vaksin gratis dari pemerintah,” tegas Siti Nadia Tarmidzi.

Di samping itu, Siti Nadia Tarmidzi lebih lanjut memastikan bahwa vaksin gotong royong yang saat ini ditunda pelaksanaannya tidak akan mengganggu program vaksinasi gratis dari pemerintah.

“Dari sisi pelaksanaannya vaksin gotong royong ini tidak akan mengganggu vaksin program pemerintah,” kata Siti Nadia Tarmidzi.

Baca Juga: Erick Thohir: Tidak Mungkin Vaksin Sumbangan Dikomersialisasikan

Sebelumnya, PT Kimia Farma ditunjuk sebagai penyedia fasilitas kesehatan untuk vaksin gotong royong yang semestinya dimulai 12 Juni 2021. Namun, karena vaksin gotong royong ini berbayar dan memicu pro dan kontra, pelaksanaannya ditunda.

Respons menolak Vaksin Gotong Royong berbayar pun disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. Ia meminta pemerintah untuk membatalkan vaksinasi gotong-royong yang berbayar.

Pernyataan itu disampaikan Nihayatul Wafiroh yang menganggap vaksin gotong royong telah dikomersialkan kepada masyarakat.

“Jadi kalau ini ditunda, jangan hanya ditunda, tapi dibatalkan,” tegasnya Nihayatul Wafiroh, Senin (12/7/2021).

Nihayatul Wafiroh menambahkan, sikapnya yang tidak setuju vaksin gotong royong berbayar akan disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (13/7/2021).

Baca Juga: Berisi Data Pribadi, Kominfo Minta Masyarakat Berhati-Hati Simpan Sertifikat Vaksinasi Covid-19

“Besok selasa kami akan mengundang Kemenkes dan akan kami bahas soal vaksin,” ujarnya.

Di tengah situasi pandemi Covid-19 dan keinginan untuk mencapai target herd immunity, Nihayatul Wafiroh menuturkan pemerintah seharusnya memperbanyak lokasi pelayanan vaksinasi, bukan justru memperjualkan vaksinasi.

“Kalau mau kekebalan yang dipush, yang didorong adalah pemberian vaksin pada masyarakat bukan dijual,” ujar Nihayatul Wafiroh.

“Untuk melakukan kekebalan itu, tapi bagaimana lokasi vaksin diperbanyak,” tambahnya.