Buntut Kritikan BEM UI ke Jokowi Soal Ucapan dan Perbuatan Tak Sejalan

JAKARTA, KOMPAS.TV - “Jokowi: The King of Lip Service” adalah tulisan di unggahan akun media soisal Twitter Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), pada Sabtu (26/6/2021) lalu.

Kata BEM UI, “Jokowi kerap mengobral janji manisnya tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Katanya begini, faktanya begitu. Mulai rindu didemo, revisi undang-undang ITE, penguatan KPK, dan rentetean janji lainnya.”

Setelah postingan menyebar, Juru Bicara Istana, Fadjroel Rachman menyatakan, “Segala aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia termasuk Bem UI menjadi tanggung jawab pimpinan Universitas Indonesia.”

Kata Fadjroel juga tindakan mahasiswa juga menjadi tanggung jawab rektorat.

Tanggapan istana terkait kritik terhadap Jokowi juga telah disampaikan Fadjroel melalui akun Twitternya.

Dan tak butuh waktu lama, pada hari yang sama, pihak Rektorat UI memanggil Ketua BEM UI dan sembilan orang lainnya.

“Hal yang disampaikan BEM UI dalam unggahan mim bergambar presiden Republik Indonesia yang merupakan simbol negara, mengenakan mahkota dan diberi teks jokowi: The King of Lip Service, bukanlah cara menyampaikan pendapat yang sesuai aturan yang tepat, karena melanggar beberapa peraturan yang ada,” kata Kepala Humas UI Amelita Lusia kepada wartawan seperti dikutip detik.com.

Usai dipanggil, Ketua BEM UI Leon Alvinda menyatakan tidak akan menurunkan poster kritik pada Jokowi dari unggahan di media sosial.

Blok politik pelajar mendukung langkah BEM UI dan mengkritik sikap Rektorat UI, juga Ade Armando yang mengkritik unggahan BEM UI sebagai kritik yang tidak pintar, dan direspons singkat oleh Ade Armando yang berkukuh soal ketidakpintaran kritik mahasiswa UI.

Ade Armando sebagai salah satu dosen UI boleh berpendapat bahwa yang dilakukan Rektorat UI bukan pembungkaman, tapi dinilai berbeda Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Menurut Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhamad Isnur yang disampaikan mahasiswa adalah bagian kebebasan berpendapat sehingga yang dilakukan rektorat adalah membungkam kebebasan berpendapat mahasiswa.

Ternyata soal kritik mahasiswa ke Jokowi tak hanya oleh UI.

Karena aliansi mahasiswa UGM juga mengunggah versi kritiknya juga di Twitter.

Aliansi mahasiswa UGM memberi ucapan selamat kepada Jokowi sebagai juara umum lomba ketidaksesuaian omongan dengan kenyataan.

Bunyi keterangan pada postingan pada Minggu 27 Juni itu, “Selamat kepada Presiden Republik Indonesia @jokowi atas pencapaian dan prestasinya sehingga dapat meraih dua gelar terbaik yang diberikan oleh kami, mahasiswa.”

Kritik mahasiswa seperti halnya oleh publik dijamin sebagai kebebasan berpendapat oleh konstitusi.

Pihak pejabat kampus seyogyanya bisa memahami dan memberi kebebasan dinamika berpendapat demi mendorong mahasiswa berpikir dan bertindak kritis.