Sejumlah Pihak Merespon Negatif Deklarasi Seknas Jokowi-Prabowo 2024

JAKARTA, KOMPAS.TV- Sejumlah orang yang menyebut dirinya relawan Jokowi-Prabowo (Jokpro2024), mendeklarasikan sekretariat nasional (Seknas) di Jakarta, Sabtu (19/6/2021). Mereka menamakan acara itu, "Syukuran Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo 2024" 

Seknas Jokpro dideklarasikan untuk memenangi pasangan Jokowi-Prabowo pada pemilu 2024. Itu berarti, Presiden Jokowi akan maju untuk ketiga kalinya.

Namun, sejumlah pihak merespon negatif deklarasi Seknas ini. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tidak sepakat dengan deklarasi dan wacana ini. 

Sebab memajukan Jokowi kembali untuk ketiga kalinya bukan perkara mudah. "Kalau sekretariat pemenangan yang lain-lain itu sih enggak masalah, tapi bentuk sekretariat Jokpro ini kan aneh," kata Dasco kepada wartawan, Jumat (18/6/2021).

Baca Juga: Muncul Relawan Jokpro, Dorong Duet Jokowi Prabowo 2024

Menurut Wakil Ketua DPR ini, Seknas Jokpro seperti sudah bisa meramal bahwa konstitusi akan diubah. "Apakah organisasi ini bisa meramal bahwa amandemen bisa dirubah gitu loh? Ya tapi namanya aspirasi masyarakat ya biarin ajalah," katanya.

Sementara politikus Partai Demokrat Rachlan Nashidik menyebut  peluncuran Seknas Jokpro 2024 sebagai gerakan melawan konstitusi.  "Ini jelas gerakan melawan konstitusi," ujar Rachlan Nashidik, Sabtu (19/6).

Sebab kekuasaan Jokowi beda dengan Soekarno dan Soeharto, yang ditopang oleh sistem politik otoriter. "Soekarno berkuasa puluhan tahun. Soeharto berulang jadi Presiden. Tapi mereka bisa begitu karena sistem politik otoriter, ditopang konstitusi darurat tanpa batasan masa jabatan Presiden," kata dia lewat akun Twitter @RachlanNashidik.

Bahkan relawan Jokowi yang menamakan diri JoMan, tidak sepakat bila deklarasi Seknas Jokpro sampai mengerucut pada Jokowi tiga periode.

"Pertama soal wacana 3 periode, sebagai wacana dalam alam demokrasi itu enggak masalah karena wacana gagasan dan ide enggak masalah. Yang berbahaya dan menjadi bencana ketika ini dipraktekkan buat kekuasaan 2024," kata Ketua JoMan, Immanuel Ebenezer, Sabtu (19/6).

Sementara pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyebut deklarasi Seknas Jokpro sebagai tameng  untuk menggolkan presiden tiga periode.

Baca Juga: Menhan Prabowo Optimis Konflik Laut China Selatan Bisa Diselesaikan Secara Dialog Damai

"Kelompok-kelompok tertentu berupaya presiden tiga periode terwujud, karena mereka belum dapat capres yang bisa memberikan kenikmatan politik seperti sekarang ini," kata Jamiluddin.

Karena itu, Jamiluddin meminta para reformis untuk berhati-hati atas deklarasi ini.  "Jika para reformis lengah, presiden tiga periode akan jadi kenyataan. 

Hak itu akan menjadi petaka bagi demokrasi di Indonsia. Masa kegelapan akan kembali menyelimuti negeri tercinta," katanya. 

Penasihat Jokpro, M Qodari menjelaskan latar belakang komunitas tersebut. Menurutnya, dipasangkannya Jokowi-Prabowo agar tidak terjadi polarisasi masyarakat seperti Pilpres 2019.

"Pengagas pertama saya, karena saya melihat masalah polarisasi di tahun 2024 itu kecenderungannya akan semakin menguat, lebih kuat dibandingkan 2014 dan 2019. Solusinya menggabungkan dua tokoh merupakan representasi terkuat masyarakat Indonesia yaitu Prabowo dan Jokowi, Jokowi dan Prabowo sehingga polarisasi itu tidak terjadi," katanya lewat pesan suara, Jumat (18/6).

Qodari menyebut, gagasan Jokpro ini mendapatkan respons positif dari salah satu komunitas simpatisan Jokowi yang beranggotakan Baron Danardono. Kini Baron menjadi ketua komunitas Jokpro.