Perkara Bupati Nganjuk Ditangani Bareskrim, KPK Tegaskan Bukan Karena Polemik Pegawai

JAKARTA, KOMPAS.TV- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah perkara Operasi Tangkap Tangan Bupati Ngajuk Novi Rahman Hidhayat ditangani Bareskrim Polri karena ada polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam keterangannya, Senin (10/5/2021).

“Ini tidak ada urusan dengan  soal pegawai tadi (polemik Tes Wawasan Kebangsaan – red),” tegas Lili Pintauli Siregar.

Baca Juga: Bupati Nganjuk Kena OTT KPK, Khofifah Ingatkan Kepala Daerah dan ASN Jaga Pemerintahan Bersih

Lili Pintauli Siregar memastikan kasus Bupati Ngajuk ditangani Bareskrim Polri dengan dasar awal mula pengusutan kasus yang dilakukan.

“Jadi ini benar-benar karena kasusnya bersamaan, laporan pengaduannya lalu kita lihat, walaupun beda sprinlidik, tetapi ternyata kita melihat ini kita bisa men-support Bareskrim, kenapa tidak kita lakukan,” ujarnya.

Baca Juga: Profil Bupati Nganjuk Kena OTT KPK, Lama Jadi Pebisnis hingga Kontroversi Mobil Dinas Rp2,6 Miliar

“Untuk menghindari adanya tumpang tindih laporan masyarakat, maka dilakukan koordinasi KPK dengan Bareskrim Polri 4 kali dan sepakat akan dilakukan kerja sama menindaklanjuti laporan masyarakat yang dimaksud,” tambahnya.

Terpisah, Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri juga telah mengungkapkan OTT terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, merupakan rangkaian panjang dari penyelidikan yang dilakukan Bareskrim Polri.

Baca Juga: Djarot Bantah Klaim Bupati Nganjuk yang Kena OTT KPK Kader PDIP: "Bukan, Dia Tak Punya KTA"

“KPK sejak awal dalam kegiatan ini men-support penuh Tim Bareskrim Mabes Polri yang telah melakukan penyelidikan sejak sekitar April 2021 atas dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi red) penerimaan sejumlah uang untuk mengurus promosi jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk," kata Ali Fikri, Senin (10/5/2021).

Sementara itu Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri Brigjen Djoko Poerwanto mengatakan, berdasarkan informasi yang masuk pihaknya lebih awal mengeluarkan sprinlidik dalam perkara Bupati Nganjuk Novi  Rahman Hidhayat.

Baca Juga: Dewas KPK: Tes Wawasan Kebangsaan Tidak Bisa Dijadikan Dasar Pemberhentian Pegawai

Selanjutnya dari laporan yang masuk, Brigjen Joko Poerwanto menambahkan saksi dan dokumen-dokumen pendukung yang dimiliki pihaknya dalam perkara Bupati Nganjuk Novi  Rahman Hidhayat juga lebih tinggi ketimbang KPK.

“Kemudian (Bareskrim – KPK) sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Sebagai informasi, OTT terkait jual beli jabatan di Pemkab Nganjuk 10 orang ditangkap. Selain Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat, ada juga sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang turut ditangkap.

Baca Juga: KPK: OTT Bupati Nganjuk Merupakan Rangkaian Penyelidikan Bareskrim Polri