Soal Mudik Dilarang, Kasatgas Covid-19: Tidak Boleh Ada Pejabat yang Berbeda dari Narasi Pusat

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan tidak boleh ada pejabat daerah yang berbeda narasi soal pelarangan mudik dengan pemerintah pusat. Komando terkait mudik 2021 hanya ada satu komando dari Presiden Joko Widodo.

“Keputusan dilarang mudik ini mohon kiranya narasinya adalah narasi tunggal, tidak boleh ada pejabat manapun yang berbeda narasinya dari narasi pusat,” tegas Doni Monardo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/5/2021).

“Ini adalah keputusan politik negara, kepala negara adalah bapak Presiden Jokowi, mohon sekali lagi, seluruh komponen bangsa untuk betul-betul mengikuti arahan ini,” lanjut Doni Monardo.

Baca Juga: Mumpung Mutasi Virus dari India dan Afrika Selatan Masih Sedikit, Menkes Ajak Segera Vaksinasi

Doni Monardo dalam penjelasannya mengatakan, keputusan pelarangan mudik tahun ini dilalui dengan berbagai macam pertimbangan.

“Bapak presiden sudah beberapa kali menegaskan tentang ketentuan mudik yaitu dilarang mudik,” ujar Doni.

“Dan keputusan ini diambil setelah melalui berbagai macam pertimbangan setelah mendapatkan begitu banyak masukan, dan juga data-data yang dikumpulkan selama 1 tahun terakhir,” tambahnya.

Doni menegaskan pemerintah tidak ingin terlambat memberikan pengumuman seperti halnya yang terjadi tahun 2020. Dimana akibatnya, terjadi peningkatan kasus aktif Covid-19 hingga 93 persen yang diikuti naiknya angka kematian.

Baca Juga: Menkes Sebut Mutasi Virus Corona dari India dan Afrika Selatan Sudah Masuk Indonesia

“Setelah Bapak Presiden umumkan larangan mudik ini, masih tetap ada 7% yang nekat akan kembali mudik,” tuturnya.

“Bahkan sebelum Ramadan pun sudah ada yang kembali ke kampung halaman untuk melakukan berbagai macam aktivitas,” tambahnya.

Saat ini, sambung Doni, hampir semua provinsi di pulau Sumatera mengalami kenaikan kasus aktif Covid-19. Atas dasar itu, Doni meminta seluruh pejabat di Sumatera segera melakukan evaluasi secepat mungkin.

Baca Juga: Jokowi Minta Gubernur-Bupati Tegas Larang Warga Mudik, Keselamatan Bersama Prioritas Utama

“Jangan sampai terlambat, karena ketika terlambat melakukan pengetatan dan melakukan langkah-langkah untuk pencegahan maka kasus eksponensial tidak terkontrol seperti yang pernah terjadi di Jakarta pada bulan September dan Oktober tahun lalu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Doni mengatakan semua pihak harus belajar dari pengalaman-pengalaman lalu agar lonjakan kasus Covid-19 tidak terulang kembali.

“Kita dapat belajar dari beberapa negara, khususnya India saat ada pelonggaran kegiatan keagamaan, ritual keagamaan, dan juga kegiatan-kegiatan budaya serta olahraga yang dikendorkan maka kasus tidak terkontrol,” ujarnya.

“Hari ini rata-rata per hari di India mencapai kasus positif mencapai lebih dari 400 kasus, ini harus menjadi catatan kita semua,” tambahnya.