Kasus Covid-19 Negara Lain Naik 3 Kali Lipat, Jokowi: Ini Harus Menjadi Kehati-hatian Kita Semua

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo minta Pemerintah Daerah terus meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan Covid-19. Lantaran, kasus Covid-19 di sejumlah negara naik tiga kali lipat setelah mengalami penurunan.

“Hati-hati risiko penyebaran Covid-19, pagi tadi, saya setiap pagi selalu mendapatkan briefing angka seperti ini. Di Eropa, di India yang sudah turun auto melompat nya sampai tiga kali empat kali lipat Covid-19,” kata Presiden Jokowi saat Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional V APKASI, Istana Negara, (26/3/2021).

Presiden Jokowi menuturkan Indonesia memang pernah mengalami peningkatan angka Covid-19 hingga angka 15.000 pada Januari 2021. Ia berharap, penurunan penularan Covid-19 di angka 5.000 tidak membuat lengah semua pihak.

“Ini harus menjadi kehati-hatian kita semuanya. Jangan merasa sudah 5.000 langsung kewaspadaan kita lengah, hati-hati. Ini barang ini, nggak kelihatan di mana kita juga nggak tahu, lewatnya apa kita juga nggak tahu,” ujarnya.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta Bupati di seluruh daerah rutin melakukan cek harian terhadap angka penularan Covid-19 di wilayahnya. Dengan harapan, daerah-daerah yang masih berada di zona merah atau orange bisa segera menjadi zona hijau.

“Yang namanya mengurusi Covid-19 ini berhubungan dengan yang namanya pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota, Provinsi, maupun pertumbuhan ekonomi nasional, enggak mudah,” kata Jokowi.

Baca Juga: Presiden Jokowi Keluhkan Kondisi Anggaran Selama Pandemi:  Anggaran Kita Guncang

Di samping itu, Presiden Jokowi juga meminta kepada pejabat di daerah untuk secara detail mengawasi proses vaksinasi Covid-19. Di antaranya soal siapa-siapa saja yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi. Sebab hingga saat ini, ketersediaan vaksin hingga jumlah yang dibutuhkan belum bisa mencukupi.

“Kenapa strategi harus kita buat karena vaksinnya terbatas,” ucap Presiden Jokowi.

Menyikapi situasi pandemi Covid-19, Presiden Jokowi kemudian meminta konsolidasi anggaran dalam rencana APBD betul-betul dilihat secara detail. Ia menekankan, semua pengeluaran dikalkulasi cermat dan jangan membelanjakan untuk banyak pos belanja. Untuk Kabupaten, kata Jokowi, cukup dengan dua program prioritas.

“Jangan anggaran itu diecer-ecer, jangan disebar di seluruh pos belanja, enggak akan jadi. Setahun hilang, 2 tahun hilang, loh kok nggak keliatan, tahu-tahu udah 5 tahun nggak kepilih, karena nggak jelas,” kata Presiden Jokowi.

Selain itu, sambung Jokowi, perlu ada perencanaan yang matang hingga manajemen pengawasan yang ketat terkait program-program. Sebab, katanya, banyak bukti di lapangan bahwa pengawasan tidak ketat mengakibatkan kualitas barang menjadi tidak baik.  

Baca Juga: Di Maluku Tengah, Jokowi Dengar Curahan Hati Nelayan dan Pedagang

“Sehingga yang baik hanya apa? Catatan belanjanya yang baik, laporannya yang baik? Tapi hasilnya di lapangan tidak baik dan hasilnya tidak dinikmati oleh rakyat ini yang harus kita hindari,” ujarnya.

Di samping itu, Jokowi juga menginginkan adanya percepatan pemulihan ekonomi melalui program-program padat karya dan UMKM. Jokowi mengingatkan setiap program padat karya, wajib untuk menggunakan produk lokal.

“Jangan sekali-kali membeli untuk proyek pemerintah itu membeli produk asing,” ucapnya.

Tak hanya, Presiden Jokowi juga meminta investasi yang datang di Kabupaten dilayani dengan sebaik-baiknya. Sebab, katanya, kunci ekonomi Indonesia saat ini ada di investasi dan ekspor.

“Karena APBN terbatas, APBN gak akan naik,” tutup Jokowi.