Bukan Tegakan Demokrasi, Darmizal Sebut SBY Bangun Tirani di Partai Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut telah membangun tirani dalam Partai Demokrat. Karena SBY meletakan demokrasi di Partai Demokrat berada di tangan Majelis Tinggi bukan di Kongres Luar Biasa (KLB).

Hal tersebut disampaikan oleh penggagas Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Darmizal, melalui keterangan tertulis, Senin (22/3/2021).

“Demokrasi partai politik ada di dalam forum tertinggi pengambilan keputusan dalam Kongres/KLB, bukan di tangan Majelis Tinggi Partai, sebuah nomenklatur yang tidak dikenal dalam UU Parpol. Jikalau demokrasi ada di tangan Majelis Tinggi Partai maka ini bukan lagi demokrasi tetapi tirani atau kesewenang-wenangan,” kata Darmizal.

Baca Juga: Belum Ke Kemenkumham, Demokrat Kubu Moeldoko Masih Rapihkan Dokumen

“Apa yang dilakukan oleh AHY (Agus Harimurti Yudhoyono -red) dan SBY naga-naganya mau menegakan demokrasi, ternyata membajak demokrasi. Ini sama saja dengan adagium, menegakan hukum dengan melanggar hukum,” tambah Darmizal.

Darmizal mengatakan, demokrasi dalam partai politik adalah kedaulatan anggota yang diimplementasikan melalui forum tertinggi pengambilan keputusan dalam partai politik. Hal tersebut, sambung Darmizal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Parpol 2008 dan Pasal 5 ayat (1) UU Parpol 2011.

“Forum tertinggi pengambilan keputusan diatur dalam AD/ART Parpol melalui Kongres atau Kongres Luar Biasa Melalui Kongres inilah semua kuasa eksekutif, legislatif dan yudikatif Parpol dihasilkan. Ini demokrasi yang sesungguhnya dalam Parpol,” ujarnya.

Baca Juga: Kemenkumham Beri Waktu 7 Hari Partai Demokrat KLB lengkapi Dokumen

Tetapi, lanjut Darmizal, dalam teori politik dan demokrasi ada juga trik yang sengaja dikembangkan oleh para pembajak demokrasi. Itu dilakukan dengan selalu memunculkan propaganda, prokontra, pengaburan, kambing hitam, playing victim, pengalihan isu, dan standar ganda. Hal tersebut, kata Darmizal, terjadi di Partai Demokrat.

“Seakan-akan mengembangkan kebebasan dan menegakkan demokrasi tetapi justru menancapkan tirani. Hal ini dilakukan secara sistemik dari hardpower, softpower sampai pada smartpower,” kata Darmizal.

“Inilah yang terjadi dalam kemelut Demokrat, dan hal ini baru pertama terjadi dalam konflik kepartaian di Indonesia,” ujarnya.