Moeldoko Sebut Pemerintah Tidak Punya Masalah dengan Habib Rizieq Shihab

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantah pemerintah dianggap melakukan kriminalisasi ulama.

Pernyataan Moeldoko ini menyusul menanggapi Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang mengutarakan terkait hal itu.

Baca Juga: Moeldoko: Apa yang Mau Direkonsiliasi dengan Habib Rizieq Shihab?

"Sebenarnya tidak ada-lah istilah kriminalisasi ulama, itu nggak ada. Kita tidak mengenal istilah itu, dan kita tidak mau, mosok ulama dikriminalisasi," ujar Moeldoko, saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2020).

Moeldoko menjelaskan, pihaknya juga menilai tidak perlu ada rekonsiliasi antara pemerintah dengan Rizieq Shihab.  

Sebab, hubungan antara pemerintah dan pemimpin FPI itu berlangsung baik-baik saja.

“Menurut saya apa yang di rekonsiliasi? Kita nggak ada masalah, dari awal saya katakan Pak Habib Rizieq mau pulang ya silakan, pergi, pergi sendiri, mau pulang silahkan kan nggak ada masalah. Buktinya pulang ya, apakah kita mencegat? Nggak.” tutur Moeldoko.

Ia melanjutkan, tidak ada upaya menghalangi kepulangan Rizieq ke tanah air, termasuk dari aparat keamanan. 

Moeldoko justru menilai momen penjemputan Rizeq pada Selasa (10/11/2020) lalu di Bandara Soekarno-Hatta sempat menggangu kepentingan publik.

Oleh karena itulah, kata Moeldoko, semua pihak harus fokus pada hak dan tanggung jawab masing-masing.

Baca Juga: Imam Besar FPI Rizieq Shihab Siap Rekonsiliasi: Tapi Setop Dulu Kriminalisasi Ulama dan Aktivis

Baik warga negara yang punya hak untuk dilindungi maupun negara yang bertanggung jawab menjalankan aturan serta melindungi warganya.

Ia menambahkan, bahwa yang selama ini diproses hukum adalah pihak-pihak yang bersalah secara hukum.

"Hal itu bukanlah bentuk dari kriminalisasi ulama," kata Moeldoko, menegaskan.

Sebelumnya diberitakan, Imam Besar FPI Rizieq Shihab bersedia membuka pintu rekonsiliasi dengan pemerintah. 

Asalkan pemerintah menghentikan tindakan semena-mena yang di antaranya mengkriminalisasi ulama dan aktivis.

"Tidak ada rekonsiliasi tanpa dialog, dialog itu penting, sudah dan gak boleh penguasa itu tangkap kanan tangkap kiri. Kriminilasisi sudah nggak boleh,” kata Rizieq, seperti dilansir channel YouTube Front TV, Kamis (12/11/2020).

(Maydop Elfrina)