1 Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Amnesty: Kebebasan Sipil untuk Berpendapat di Era Ini Terus Menurun

KOMPAS.TV - Banyak catatan yang mewarnai satu tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Maruf Amin.

Salah satunya terkait anggapan bahwa kebebasan berpendapat dibatasi di era pemerintahan Jokowi saat ini.

Hal ini terlihat dalam jajak pendapat  Litbang Kompas yang salah satunya menanyakan persoalan bidang politik keamanan yang paling mendesak dilakukan.

Sebanyak 33,5 persen menjawab soal kebebasan berpendapat.  

20 ,6 persen soal polemik pembentukan Undang-Undang dan 15 persen soal sinergi lembaga pemerintah.

Sisanya menjawab soal konflik antarkelompok, keamanan di perbatasan, dan gerakan separatis dan terorisme.

Dalam program satu meja, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, mahfud md menyebut,  anggapan bahwa pemerintah mengekang suara publik muncul karena banyaknya hoaks di media sosial yang menyudutkan pemerintah.

Namun menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sistem demokrasi Indonesia sedang mengalami penurunan.

Penurunan  itu terlihat dari penyusutan ruang sipil, serta semakin merebaknya budaya kekerasan.

Kebebasan berekspresi perlu mendapat jaminan dari pemerintah karena bagian dari amanah konstitusi.

Namun kebebasan pendapat di masyarakat juga perlu diringi pandangan yang konstruktif agar tidak menimbulkan kebencian konflik bahkan perpecahan.

Benarkah ada pelemahan terhadap suara kritis dari masyarakat dan bagaimana memastikan pemerintah tetap menjaga iklim demokrasi yang bebas dan bertanggung jawab?.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menyebutkan jika sejumlah survei membuktikan adanya penurunan kebebasan sipil untuk berpendapat di era Jokowi.

Simak dialog selengkapnya bersama Tenaga Ahli Utama, Kantor Staf Presiden, Dony Gahral Adian, serta Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid.