Obama Puji Sikap Harvard Tolak Tuntutan Trump meski Harus Kehilangan Dana Miliaran Dolar

WASHINGTON, KOMPAS.TV — Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama memuji sikap Universitas Harvard yang menolak memenuhi tuntutan pemerintahan Presiden Donald Trump terkait kebijakan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (diversity, equity, and inclusion/DEI). Keputusan itu berujung pada pembekuan dana federal bernilai miliaran dollar AS untuk Harvard.

Dalam pernyataan di platform X, Obama menyebut Harvard telah memberikan contoh penting bagi institusi pendidikan tinggi lain di Amerika. 

Ia menilai langkah tersebut mencerminkan keberanian dalam mempertahankan kebebasan akademik.

Baca Juga: Dana Rp36,97 Triliun untuk Harvard Dibekukan, Pemerintahan Trump Tuding Kampus Biarkan Antisemitisme

”Harvard telah memberikan contoh dengan menolak upaya yang tidak sah dan kasar untuk membungkam kebebasan akademik, sambil mengambil langkah konkret agar seluruh mahasiswa dapat merasakan lingkungan yang mendorong pencarian intelektual, perdebatan yang ketat, dan saling menghormati,” tulis Obama. 

Sebelumnya pada hari yang sama, dikutip dari Associated Press, Harvard menjadi universitas pertama yang secara terbuka menolak sejumlah tuntutan pemerintahan Trump. 

Tuntutan itu mencakup penghentian program DEI, pembatasan protes mahasiswa, dan kewajiban untuk membuka transparansi penuh kepada regulator federal.

Pemerintah kemudian membekukan dana hibah senilai 2,2 miliar dollar AS (sekitar Rp37 triliun) serta kontrak senilai 60 juta dollar AS (setara Rp1 triliun). Di bawah pemerintahan sebelumnya, Harvard rutin menerima dana federal sekitar 9 miliar dollar AS (setara Rp151 triliun).

Presiden Harvard Alan Garber menegaskan bahwa universitas tidak akan menyerahkan independensinya, apa pun tekanan politik yang datang dari pemerintah.

”Tidak ada pemerintah — dari partai mana pun — yang seharusnya menentukan apa yang diajarkan di universitas swasta, siapa yang bisa diterima atau dipekerjakan, serta bidang studi dan penelitian yang dikembangkan,” tulis Garber dalam surel kepada komunitas Harvard.

Ia juga menyampaikan bahwa walaupun beberapa tuntutan pemerintah berkaitan dengan penanggulangan antisemitisme, sebagian besar justru mencerminkan intervensi langsung terhadap kebebasan berpikir di lingkungan kampus.

”Tuntutan-tuntutan ini menunjukkan bahwa niat pemerintah bukanlah bekerja sama secara konstruktif dalam mengatasi antisemitisme, tetapi mengatur isi kampus secara politis,” ujarnya.

Pemerintah melalui Gugus Tugas Gabungan yang dipimpin Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) menanggapi dengan menyebut bahwa Harvard menunjukkan “mentalitas hak istimewa”. 

Menurut mereka, institusi pendidikan tinggi seharusnya menyadari bahwa dana federal membawa tanggung jawab untuk mematuhi hukum sipil.

Selain menyasar kebijakan DEI, tuntutan pemerintah juga mencakup larangan penggunaan masker, penyaringan terhadap mahasiswa internasional yang diduga mendukung terorisme atau antisemitisme, serta kerja sama penuh dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri.

Baca Juga: Terawan Jadi Dosen Tamu di Universitas Harvard di Hari Lebaran, Berbagi Wawasan tentang Imunoterapi