Menteri HAM Pigai Soal Rencana Presiden Prabowo Evakuasi Warga Gaza: Sesuai Konstitusi Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai angkat bicara mengenai rencana Presiden RI Prabowo Subianto mengevakuasi 1.000 warga Palestina dari Jalur Gaza. Menurut sang menteri, rencana ini sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Pigai, rencana Presiden Prabowo mengevakuasi warga Palestina selaras dengan amanat menciptakan perdamaian dunia. Sehingga, eks komisioner Komnas HAM itu mengaku mengikuti sikap presiden.

“Apa yang disampaikan oleh Presiden itu adalah sesuai dengan amanat konstitusi UUD ‘45, yaitu Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia," kata Pigai di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Baca Juga: Akademisi Unand Ingatkan Prabowo: Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia Bisa Perkuat Klaim Israel

Menteri HAM menyampaikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai rencana evakuasi warga Gaza akan dibahas setelah Prabowo pulang dari kunjungan ke Timur Tengah pada Senin (14/4) lalu.

“Nanti (Prabowo) pulang, baru pasti. Kalau disampaikan hal yang spesifik seperti apa kan kita semua belum tahu,” kata Pigai dikutip Antara.

Sebelum melawat ke Timur Tengah, Presiden Prabowo menyatakan berniat mengevakuasi 1.000 warga Palestina di tengah serangan Israel. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut warga yang dievakuasi diutamakan korban luka, mengalami trauma, atau anak yatim.

Prabowo menegaskan evakuasi ini bersifat sementara dan tidak terkait rencana AS-Israel menduduki Gaza. Presiden juga menyebut warga Palestina akan dipulangkan jika kondisi sudah memungkinkan.

"Kami siap mengirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka, kita memperkirakan jumlahnya mungkin sekitar 1.000 untuk gelombang pertama," kata Prabowo dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (9/4).

"Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai mereka pulih, sehat kembali, dan pada saat mereka pulih, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah asal mereka. Saya kira itu sikap Pemerintah Indonesia."

Baca Juga: Menko Polkam sebut Presiden Prabowo Sukses Jalankan Misi Lawatan ke 5 Negara Timur Tengah