Para Pejabat Sekolah New York Tentang Trump, Tolak Turuti Tuntutannya

NEW YORK, KOMPAS.TV - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendapat tentangan dari para pejabat sekolah di negara bagian New York.

Mereka menegaskan tak bakal menuruti tuntutan Trump agar praktik-praktik inklusi, kesetaraan dan keberagaman (diversity, equity, and inclusion/DEI) di sekolah-sekolah negeri, dihentikan.

Padahal, pemerintahan Trump mengancam akan menghentikan kucuran anggaran pendidikan federal jika tuntutan itu tak dilakukan.

Penasihat dan Wakil Komisaris Departemen Pendidikan Negara Bagian Daniel Morton-Bentley mengatakan dalam suratnya yang ditujukan kepada Departemen Pendidikan Federal yang bertanggal Jumat (4/4/2025) bahwa para pejabat New York tak percaya lembaga federal memiliki otoritas untuk membuat tuntutan itu.

“Kami mengerti bahwa pemerintahan saat ini berupaya menyensor semuanya terkait inklusi, keberagaman dan kesetaraan,” tulisnya, seperti dilansir Associated Press, Minggu (6/4/2025).

Baca Juga: Trump Mulai Bikin Kesal Warga AS, Demonstrasi Anti-Trump Terjadi di Berbagai Kota

“Tak ada hukum federal dan negara bagian yang melarang prinsip-prinsip DEI,” tambahnya.

Morton-Bentley juga menulis, pejabat negara bagian “tidak menyadari” adanya kewenangan yang dimiliki Departemen Pendidikan Federal untuk menuntut negara bagian menyetujui interpretasinya atas putusan pengadilan atau untuk mengakhiri pendanaan tanpa proses administrasi formal.

Departemen Pendidikan AS belum menanggapi masalah tersebut.

Pemerintahan Trump pada Kamis (3/4/2025) memerintahkan sekolah-sekolah K-12 yang mencakup jenjang TK hingga kelas 12 di seluruh negeri untuk menyatakan dalam waktu 10 hari bahwa mereka mematuhi undang-undang hak sipil federal dan mengakhiri praktik DEI yang dinilai diskiriminatif.

Hal itu sebagai syarat untuk menerima anggaran federal. Pendanaan federal mencakup sekitar 6 persen dari total pendanaan untuk sekolah-sekolah K-12 di New York.

“Bantuan keuangan federal adalah hak istimewa, bukan keharusan,” kata Craig Trainor, penjabat asisten sekretaris untuk hak-hak sipil, dalam sebuah pernyataan saat tuntutan itu diajukan.

Ia mengatakan banyak sekolah mengabaikan kewajiban hukum mereka.

“Itu termasuk dengan menggunakan program DEI untuk mendiskriminasi satu kelompok warga Amerika demi menguntungkan kelompok lain,” tuturnya.

Baca Juga: Klaim Israel atas Terbunuhnya 15 Petugas Medis Palestina Beda dengan Bukti Baru, Zionis Berbohong?