Pasukan Penjaga Perdamaian RI Disebut Bakal Dikirim ke Ukraina, Kemlu: Belum Ada Permintaan Resmi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menanggapi kabar TNI diminta mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di bawah panji Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Ukraina. Juru bicara Kemlu, Rolliansyah Soemirat menyatakan sejauh ini belum ada permintan resmi mengenai misi tersebut.

“Kemlu belum menerima permintaan resmi dari pihak manapun yang menginginkan keberadaan pasukan perdamaian Indonesia di wilayah perbatasan Rusia-Ukraina,” kata Rolliansyah dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.tv, Rabu (26/3/2025).

Baca Juga: Kemlu Upayakan Pemulangan 525 WNI Korban Perdagangan Orang di Myanmar

Pasukan penjaga perdamaian PBB diusulkan untuk dibentuk mengingat Rusia dan Ukraina telah menjajaki perundingan damai. Namun, sejauh ini belum ada konsensus internasional mengenai pasukan tersebut.

Rolliansyah memastikan pemerintah RI terus mengikuti secara saksama proses perundingan pihak-pihak yang berkonflik di Ukraina.

Juru bicara Kemlu RI itu menegaskan Indonesia mendukung solusi diplomasi yang inklusif untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina.

"Pemri (Pemerintah) senantiasa mengikuti secara dekat upaya dan proses perundingan yang sedang berjalan antara pihak-pihak yang bertikai; serta mendukung segala upaya untuk menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina melalui negosiasi-diplomasi yang inklusif," katanya.

Sebelumnya, media-media Ukraina melaporkan terdapat usulan pasukan penjaga perdamaian PBB dibentuk untuk mengamankan perbatasan Rusia-Ukraina jika gencatan senjata tercapai.

Media asal Italia, La Repubblica melaporkan sekutu-sekutu Ukraina mengusulkan agar pasukan penjaga perdamaian terdiri dari tentara Indonesia, India, Brasil dan Arab Saudi.

Pasukan penjaga perdamaian tersebut dilaporkan sedianya akan beroperasi bersama koalisi pasukan perdamaian dari negara-negara Eropa.

Baca Juga: Ukraina dan Rusia Teken Perjanjian Gencatan Senjata Laut Hitam, Zelenskyy: Langkah Awal Perdamaian