Di ICC, Duterte Akan Bertanggung Jawab atas Aksi Perang Narkoba dan Bakal Bela Kaki Tangannya

MANILA, KOMPAS.TV - Eks Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengaku akan bertanggung jawab di hadapan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC)  atas aksinya saat menjabat di pemerintahan dalam memerangi narkoba.

Hal itu diungkapkannya dalam pesan video yang direkam sebelum ia dibawa ke tahanan ICC.

Duterte bahkan menegaskan bahwa ia akan membela kaki tangannya dalam operasi pemberantasan narkoba ekstrem yang digalakannya saat menjadi Walikota Davao maupun presiden Filipina.

Baca Juga: Trump Memohon ke Mahkamah Agung Diizinkan Akhiri Warga Negara Berdasar Kelahiran, Mengapa?

“Apa pun yang terjadi di masa lalu, saya akan berada di depan para penegak hukum dan militer kami,” ucapnya dikutip dari The Guardian, Kamis (13/3/2025)..

“Saya pernah mengatakan ini, bahwa saya akan melindungi Anda, dan saya akan bertanggung jawab atas apa pun,” tambah Duterte.

Pesan video tersebut, menjadi pernyataan perdananya kepada rakyat Filipina sejak penangkapannya, Selasa (11/3/2025).

“Ini akan menjadi proses hukum yang panjang. Namun, saya katakan kepada Anda, saya akan terus mengabdi kepada negara,” ucapnya.

“Baiklah. Jika itu memang takdir saya. Terima kasih,” lanjut Duterte.

Duterte sendiri sebelumnya menegaskan bahwa ia tak akan meminta maaf, dan taka da penyesalan atas tindakan keras anti-narkoba yang berdarah, dan diperkirakan menewaskan sekitar 30.000 orang.

Pesawat Duterte telah mendarat di bandara Rotterdam, sebelum pukul 5 waktu setempat, Rabu (12/3/2025).

Ia pun kemudian dipindahkan ke unit penahanan di Pantai Belanda.

Pada pernyataannya, ICC mengonfirmasikan telah menahan eks presiden Filipina itu.

Baca Juga: Polisi Filipina Ungkap Alotnya Penangkapan Mantan Presiden Duterte, Anggota Sempat Dipukul Ponsel

Jaksa ICC Karim Khan, menyebut hal itu sebagai langkah krusial dalam upaya memastikan pertanggungjawaban bagi para korban kejahatan paling serius di wilayah yurisdiksi ICC.

Pada pernyataannya, ICC mengatakan bahwa majelisnya yang terdiri dari tiga hakim, telah menilai materi yang diajukan jaksa penuntut.

Mereka pun telah menemukan alasan yang wajar untuk percaya, Duterte bertanggung jawab secara individu sebagai pelaku tak langsung atas kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan, yang diduga dilakukan di Filipina antara 1 November 2011 dan 16 Maret 2019.