Indonesia Sesalkan Gagalnya Konferensi Konvensi Jenewa untuk Palestina

JAKARTA, KOMPAS.TV - Indonesia menyesalkan gagalnya Konferensi High Contracting Parties (HCP) to the Fourth Geneva Convention untuk terlaksana dan memenuhi mandatnya. Konferensi yang sedianya berlangsung pada 7 Maret 2025 itu bertujuan membahas implementasi Konvensi Jenewa di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur.

Dalam pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa Indonesia dan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menolak konferensi yang dinilai tidak berimbang. 

Konferensi tersebut gagal menyoroti kewajiban Israel berdasarkan Konvensi Jenewa serta pendudukannya yang dinilai ilegal.

Baca Juga: Suasana Ramadan di Gaza, Mesir Tolak Rencana Donald Trump untuk Relokasi Palestina

"Indonesia akan terus konsisten dalam posisinya selama ini untuk memperjuangkan hak rakyat Palestina dan mendorong kepatuhan Israel terhadap hukum internasional, khususnya Hukum Humaniter Internasional," demikian pernyataan Kemlu.

Pembatalan konferensi ini sebelumnya diumumkan Pemerintah Swiss, yang bertindak sebagai tuan rumah sekaligus negara penyimpan naskah Konvensi Jenewa (depositary state). 

Dalam pernyataan tertanggal 6 Maret, Swiss menyebut adanya perbedaan mendasar antara negara-negara penandatangan Konvensi Jenewa dalam proses konsultasi menjelang konferensi.

Swiss mendapat mandat dari Sidang Majelis Umum (SMU) PBB pada 18 September 2024 untuk menyelenggarakan konferensi tersebut. 

Namun, dalam tahap finalisasi, naskah deklarasi yang diusulkan Swiss pada 27 Februari 2025 tidak memperoleh dukungan yang cukup. Kondisi ini menjadi alasan utama pembatalan agenda tersebut.

Sementara itu, perwakilan kelompok OKI di Jenewa menyatakan bahwa naskah akhir deklarasi yang disusun Swiss gagal mencerminkan situasi kritis yang terjadi di Palestina maupun memenuhi mandat yang telah disepakati. 

Hal itu dinilai sebagai faktor utama mengapa usulan deklarasi tidak mendapat dukungan luas, termasuk dari negara-negara anggota OKI.

Dengan pembatalan ini, langkah-langkah internasional dalam menegakkan hukum humaniter bagi rakyat Palestina kembali menghadapi tantangan. 

Indonesia menegaskan akan terus berkomitmen memperjuangkan hak-hak Palestina di forum internasional. 

Baca Juga: 90.000 Muslim Palestina Penuhi Masjid Al-Aqsa pada Salat Jumat Pertama di Bulan Ramadan