China Kecam Langkah AS di Asia-Pasifik, Peringatkan Hukum Rimba Bisa Berlaku Lagi

BEIJING, KOMPAS.TV - Menteri Luar Negeri China, Wang Yi mengecam kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia-Pasifik.

Wang Yi menilai kebijakan Washington sekadar "memicu masalah dan menimbulkan perpecahan."

Wang Yi mengklaim AS mengepung China dengan memasang rudal jarak menengah di sekitar Negeri Tirai Bambu tersebut.

Menurut Wang Yi, berkebalikan dengan AS, China mendukung "regionialisme terbuka dan peluang pembangunan yang setara" bagi negara-negara Asia demi mencapai hasil "sama-sama menguntungkan."

Baca Juga: China Tolak Rencana AS Usir Warga Gaza, Tegaskan Dukung Rencana Rekonstruksi Arab

Diplomat top China itu juga mengkritik kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengusung prinsip "Amerika yang utama."

Sikap Trump disebutnya dapat menimbulkan perselisihan.

"Jika setiap negara menekankan negara saya yang utama dan terobsesi dengan kekuatan, hukum rimba bisa berlaku lagi di dunia," kata Wang Yi dikutip Associated Press, Jumat (7/3/2025).

Lebih lanjut, Wang Yi mengkritik keterlibatan AS dalam konflik Laut China Selatan.

Wang menuduh AS "memanipulasi" negara di Laut China Selatan, khususnya Filipina untuk berkonflik dengan Beijing.

China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan dengan konsep "sepuluh garis putus-putus."

Klaim China ini bertentangan dengan hukum internasional.

Konflik Laut China Selatan yang paling panas terjadi antara China dan Filipina.

Kedua negara berselisih soal atol atau pulau terumbu karang di barat Palawan Filipina, yakni Atol Second Thomas dan Scarborough.

Kendati menuduh AS terlibat dalam konflik tersebut, Beijing mengancam Filipina yang dituduh menjadi "bidak catur" Washington.

"Saya ingin mempertegas bahwa pelanggaran dan provokasi akan membuahkan hasilnya, dan mereka yang bersedia menjadi bidak catur pada akhirnya akan disingkirkan," kata Wang Yi.

Baca Juga: Menlu Baru AS Telepon Menlu Sugiono, Bahas Kemitraan dan Laut China Selatan