BEOGRAD, KOMPAS.TV - Sidang parlemen Serbia berlangsung ricuh usai kelompok oposisi dan koalisi pemerintah berselisih mengenai pengunduran diri Perdana Menteri Milos Vucevic.
Kericuhan bermula ketika anggota dewan mengadakan sidang untuk meloloskan RUU yang berisi peningkatan bantuan pendidikan tinggi, Selasa (4/2/2025). Namun, oposisi menuduh kelompok koalisi pemerintah berencana mengegolkan berbagai kebijakan lain.
Oposisi menuntut sidang parlemen mengonfirmasi pengunduran diri PM Milos Vucevic dan kabinetnya terlebih dulu.
Aksi bentrok anggota dewan Serbia ini terekam kamera pengawas di ruang sidang. Rekaman yang beredar menunjukkan anggota dewan menyalakan flare atau suar dan melemparkan bom asap.
Baca Juga: Perdana Menteri Serbia Mundur di Tengah Protes Antikorupsi
Anggota dewan dari kelompok oposisi dan koalisi pemerintah pun terlibat bentrok. Para anggota legislatif disebut saling melempar botol hingga telur.
Kelompok oposisi kemudian membentangkan spanduk di tengah ruang sidang yang berbunyi: "Serbia bangkit, rezim tumbang!"
Setidaknya tiga orang dilaporkan terluka dalam kericuhan ini. Seorang anggota parlemen bernama Jasmina Obradovic mesti dilarikan ke rumah sakit.
Ketua DPR Serbia Ana Brnabic mengecam kelompok oposisi dan menuduh mereka berperilaku seperti "geng teroris."
Menteri Pertahanan Serbia Bratislav Gasic turut mengutuk kericuhan tersebut dan menyebutnya sebagai "aib bagi Serbia."
"Vandalisme oleh anggota dewan oposisi menunjukkan sifat asli mereka dan esensi dari agenda politik mereka," kata Gasic dikutip Associated Press.
Serbia dilanda krisis politik usai demonstrasi besar-besaran yang dipicu insiden robohnya atap stasiun di utara Serbia pada November 2024 lalu. Insiden ini menewaskan 15 orang.
Berbagai pihak menduh amblesnya atap stasiun tersebut disebabkan korupsi yang merajalela. Demonstrasi terus-menerus membuat Perdana Menteri Milos Vucevic mengundurkan diri pada Januari 2025 lalu.
Kelompok oposisi mendesak Serbia membuat pemerintahan transisi usai pengunduran diri Vucevic. Oposisi menilai pemerintahan saat ini tidak berwenang meloloskan undang-undang baru.
Baca Juga: Eropa Mulai Jauhi Trump usai Bertengkar dengan Zelenskyy, UE: Dunia Bebas Butuh Pemimpin Baru
Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.