Bertemu Netanyahu, Menlu AS Sebut Hamas Tidak Boleh Memerintah di Gaza: Mereka Harus Dilenyapkan

YERUSALEM, KOMPAS.TV - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio menyebut pemerintahannya tidak akan membolehkan Hamas mengisi pemerintahan di Jalur Gaza. Hal tersebut disampaikan Rubio usai bertemu Perdana Menteri Israel di Yerusalem, Minggu (16/2/2025).

Marco Rubio menegaskan, rezim Donald Trump telah memutuskan bahwa Hamas harus "dilenyapkan." Rubio pun mengecam Hamas yang menyandera sejumlah warga Israel usai serangan pada 7 Oktober 2023.

"Presiden (Trump) sudah sangat jelas: Hamas tidak bisa berlanjut sebagai kekuatan militer atau pemerintah," kata Rubio dikutip Al Jazeera.

Baca Juga: Duh! Menlu AS Marco Rubio ke Israel demi Dorong Rencana Trump Pindahkan Warga Palestina dari Gaza

Lebih lanjut, mantan senator Florida itu memuji rencana Trump yang hendak mengusir jutaan penduduk Palestina dari Gaza. Rubio menyebut rencana pembersihan etnis oleh Trump itu "sangat berani."

Marco Rubio menilai rencana Trump sesuai untuk "masa depan Gaza" meskipun "mungkin mengejutkan dan menggetarkan banyak pihak."

Sementara itu, PM Israel Netanyahu mengaku mempunyai "strategi yang sama" dengan Trump mengenai Gaza. Netanyahu menyebut Trump sebagai "sahabat terbaik" yang dimiliki Israel.

"Dukungan tanpa syarat Amerika Serikat tentang Gaza akan membantu kami mencapai tujuan-tujuan ini lebih cepat dan membuka jalan untuk masa depan yang berbeda," kata Netanyahu.

Rencana pembersihan etnis Trump di Gaza sebelumnya dikecam berbagai pihak, termasuk sekutu-sekutu AS sendiri. Liga Arab pun telah menyuarakan penolakan dan menegaskan bahwa pemerintah di Gaza harus berasal dari Palestina.

Rencana Trump pun dikhawatirkan akan menggoyahkan gencatan senjata di Gaza yang efektif berlaku sejak 19 Januari lalu. Gencatan senjata ini menghentikan perang Israel yang berlangsung 15 bulan dan membunuh lebih dari 49.000 jiwa.

Baca Juga: Daftar Pelanggaran Gencatan Senjata yang Dilakukan Israel, Bunuh 92 Warga Palestina di Gaza