China Tolak Usulan AS: Biarkan Warga Palestina Memerintah Palestina

JAKARTA, KOMPAS.TV - China mengambil sikap tegas menolak usulan Amerika Serikat yang berencana memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza secara paksa. Penolakan ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing, Rabu (5/2/2025).

"Kami menentang pemindahan paksa warga di Gaza, dan berharap pihak-pihak terkait akan memanfaatkan kesempatan gencatan senjata dan pemerintahan pascakonflik di Gaza untuk membawa masalah Palestina kembali ke jalur yang benar," tegas Lin Jian dikutip dari Antara.

Kementerian Luar Negeri China menekankan pentingnya prinsip "warga Palestina memerintah Palestina" sebagai landasan fundamental dalam penyelesaian konflik di Gaza.

Beijing mendorong penyelesaian masalah Palestina melalui jalur negosiasi politik berdasarkan solusi dua negara untuk mewujudkan perdamaian berkelanjutan di kawasan Timur Tengah.

Baca Juga: Disuruh Kosongkan Gaza, Warga Pelestina Menentang Keinginan Trump: Lebih Baik Kami Makan Puing-Puing

Pernyataan China ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana kontroversial terkait masa depan Gaza.

Dalam konferensi pers di Gedung Putih pada Selasa (4/2) bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Trump mengungkapkan bahwa Amerika Serikat berencana mengambil alih Jalur Gaza setelah warga Palestina direlokasi ke negara-negara tetangga, termasuk Yordania, Mesir, dan negara Arab lainnya.

Rencana Trump untuk Gaza meliputi pembongkaran bom yang belum meledak, pengembangan wilayah, dan penciptaan lapangan kerja.

Presiden AS itu bahkan menyebut akan mengubah Gaza menjadi "Riviera" Timur Tengah. Namun, ketika ditanya tentang siapa yang akan menghuni wilayah tersebut, Trump hanya menjawab bahwa tempat itu bisa menjadi rumah bagi masyarakat dunia.

Baca Juga: Hamas dan Sekutu AS Kecam Donald Trump soal Gaza, Saudi Ancam Tak Akui Israel Tanpa Palestina

Usulan kontroversial AS ini tidak hanya mendapat penolakan dari China, tetapi juga mengundang kritik keras dari berbagai pihak.

Pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, mengecam rencana tersebut sebagai bentuk pengusiran warga Gaza dari tanah mereka. Sejumlah negara Muslim, Arab, dan Eropa, termasuk Prancis, juga telah menyatakan penolakannya.