DOHA, KOMPAS.TV - Perundingan gencatan senjata untuk mengakhiri perang brutal Israel di Jalur Gaza dilaporkan telah mencapai "tahap akhir" per Selasa (14/1/2025). Perundingan yang dimediasi Qatar, Amerika Serikat (AS), dan Mesir ini dilaporkan mengalami perkembangan signifikan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari menyebut draf gencatan senjata sudah diserahkan ke Israel maupun Hamas. Al-Ansari pun menyebut perundingan gencatan senjata mencapai tahap yang paling dekat menjadi kenyataan sejak Israel menyerang Gaza pada Oktober 2023 lalu.
Akan tetapi, Al-Ansari mengingatkan bahwa kedua pihak belum menyepakati gencatan senjata tersebut. Namun, Al-Ansari menyebut pihaknya berharap kesepakatan segera terjalin.
"Kami yakin bahwa kami (Qatar) bisa meminimalisasi banyaknya perselisihan antara kedua pihak melalui perundingan dan mitra-mitra kami di Mesir dan Amerika Serikat," kata Al-Ansari dalam konferensi pers di Doha sebagaimana dikutip Al Jazeera, Selasa (14/1).
Baca Juga: Kuba Gabung Gugatan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional, Perkarakan Genosida Israel di Gaza
Al-Ansari tidak mengungkapkan apa saja yang tertulis dalam draf gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Pejabat Qatar itu sebatas menyatakan gencatan senjata akan segera diberlakukan setelah disepakati.
Media-media Israel melaporkan draf gencatan senjata ini memuat tiga tahapan, mulai dari pembebasan sandera dan tahanan Palestina hingga pembentukan pemerintah alternatif di Jalur Gaza.
Pada tahap pertama, sebanyak 33 sandera Israel yang ditahan di Gaza akan dibebaskan. Israel disebut akan membebaskan 50 tahanan Palestina untuk tiap tentara perempuan yang ditahan dan membebaskan 30 tahanan Palestina untuk setiap warga sipil.
Tahap kedua akan dimulai 16 hari setelah tahap pertama, berfokus pada perundingan untuk membebaskan tahanan yang tersisa.
Pada tahap terakhir, para pihak disebut akan membahas kesepakatan jangka panjang, termasuk pembentukan pemerintah alternatif di Gaza dan upaya pembangunan kembali.
Lebih lanjut, militer Israel disebut akan meninggalkan Koridor Philladelphi, wilayah antara perbatasan Gaza dan Mesir, pada tahap akhir gencatan senjata.
Belum diketahui seperti apa pemerintahan alternatif yang akan dibentuk untuk memerintah di Gaza. Namun, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken sebelumnya menyebut Otoritas Palestina (PA) akan membentuk pemerintahan interim di enklave tersebut.
Pemerintah interim kemudian akan menyerahkan kendali kepada PA yang telah "direformasi."
Akan tetapi, pemerintah Israel telah berulang kali menolak PA untuk memerintah di Jalur Gaza. Sekutu-sekutu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan menyerukan pendudukan terbuka di Gaza setelah perang.
Baca Juga: Dukung Palestina, Lebih dari 700 Yahudi Inggris Desak Polisi Cabut Pembatasan Unjuk Rasa di London
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.