Mahkamah Konstitusi Tegaskan Kemenangan Abdelmadjid Tebboune dalam Pilpres Aljazair

KAIRO, KOMPAS.TV – Mahkamah Konstitusi (MK) Aljazair, Sabtu (14/9/2024), mengesahkan kemenangan Presiden Abdelmadjid Tebboune dalam pemilihan presiden (pilpres) yang digelar pada 7 September lalu, dengan 84,30 persen suara. 

Dengan dukungan penuh dari militer, Tebboune melaju tanpa banyak perlawanan dari dua kandidat lainnya.

Media pemerintah Aljazair melaporkan tingkat partisipasi pemilih kali ini mencapai 46,10 persen, meningkat dibandingkan dengan pemilu 2019, di mana hanya 39,9 persen pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara.

Sebelumnya, Abdelaali Hassani Cherif, salah satu pesaing Tebboune, sempat melayangkan tuduhan adanya kecurangan dalam proses penghitungan suara. 

Hassani Cherif, seorang Islamis moderat, menggugat hasil pilpres bersama dengan Youcef Aouchiche, sekuler moderat yang juga maju dengan dukungan kalangan elite politik Aljazair.

Baca Juga: Aljazair Ajukan Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk Perintahkan Israel Setop Serangan di Rafah

Pemeriksaan Ulang Suara

Dalam sidang resmi, MK Aljazair menegaskan mereka telah meninjau ulang data suara dari berbagai daerah untuk mengklarifikasi tuduhan tersebut. 

Hasil pemeriksaan ulang ini menunjukkan Tebboune mendapatkan suara yang sedikit lebih rendah dari penghitungan awal. 

Namun, perolehan suara Hassani Cherif dan Aouchiche meningkat secara signifikan.

Dengan hasil akhir ini, Tebboune secara resmi ditetapkan sebagai pemenang pilpres Aljazair, mengungguli Hassani Cherif dengan selisih sekitar 75 poin persentase.

Tebboune meraih lebih dari 7,7 juta suara, jauh melampaui perolehan suaranya di pemilu sebelumnya.

Baca Juga: Yahya Sinwar Berterima Kasih pada Aljazair dalam Pernyataan Pertamanya sebagai Pemimpin Hamas

Oposisi Dapat Penggantian Biaya Kampanye

Hassani Cherif berhasil meraih 9,6 persen suara, setara dengan sekitar 950.000 pemilih. 

Sementara Aouchiche mendapatkan sekitar 580.000 suara, atau 6,1 persen dari total suara. Kedua kandidat berhasil melampaui ambang batas 5 persen yang membuat mereka berhak menerima penggantian biaya kampanye dari pemerintah.

Meskipun keduanya sempat dikritik karena ikut serta dalam pemilu yang dianggap hanya formalitas oleh banyak pihak, mereka tetap menunjukkan kekuatan mereka dalam menggalang dukungan. 

Di sisi lain, hasil ini memperkuat kritik bahwa pemilu hanya menjadi sarana bagi elite politik Aljazair untuk mempertahankan cengkeramannya di tengah situasi politik yang penuh dengan represi.