Media Asing Soroti Keputusan Jokowi Kerja di Ibu Kota Baru Indonesia, Ungkap Keraguan Ini

JAKARTA, KOMPAS.TV - Media asing menyoroti keputusan Presiden Joko Widodo bekerja pekan-pekan terakhirnya memimpin di ibu kota baru Indonesia, Ibu Kota Nusantara (IKN).

Media Singapura The Straits Times menyoroti belum rampungnya IKN, juga meragukan mengenai kelanjutan dari pembangunan mega proyek tersebut.

Presiden Jokowi sendiri sudah mulai bekerja di IKN sejak Kamis (12/9/2024).

Baca Juga: Israel Klaim Bunuh 2.000 Anggota Brigade Rafah Hamas dan Hancurkan Terowongan Sepanjang 13 Km

“Presiden Joko Widodo akan mulai menghabiskan pekan-pekan terakhir pemerintahannya Ibu Kota Baru, yaitu Nusantara, pada 12 September, di tengah keraguan mengenai kelanjutan mega proyek andalannya yang senilai USD 32 miliar (sekitar Rp493 triliun),” tulis The Straits Times.

“Pembangunan infrastruktur besar-besaran di pulau Kalimantan telah mengalami serangkaian kemunduran, termasuk penundaan konstruksi, masalah lahan, dan kurangnya infrastruktur,” tambahnya.

Menurut mereka, hal itu ditambah dengan mundurnya dua pejabat Otorita IKN pada Juni lalu.

Sosok yang dimaksud adalah mantan Kepala Wilayah IKN Bambang Susantono, dan wakilnya Dhony Rahajoe.

Mereka juga menyoroti ucapan Jokowi yang menyatakan butuh waktu puluhan tahun sebelum IKN rampung.

Kepindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke IKN adalah untuk meringankan beban Jakarta yang saat ini padat, dan telah tercemar.

DPR pun mengesahkan undang-undang untuk pemindahan ibu kota pada 2022.

Baca Juga: Donald Trump Menolak Debat Kedua Lawan Kamala Harris, Merasa Sudah Menang

Namun, menurut The Straits Times, menjelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada 20 Oktober, keraguan terhadap kelangsungan masa depan IKN semakin meningkat.

“Menurut para analis, pembangunan Nusantara tak akan berlanjut dengan kecepatan yang sama pada pemerintahan selanjutnya,” katanya.

Menurut media tersebut, Prabowo akan memprioritaskan kebijakannya terkait program makan siang gratis yang menargetkan malnutrisi dan pertumbuhan terhambat pada anak sekolah di Indonesia.