Uni Emirat Arab Siap Kirim Pasukan ke Gaza untuk Stabilkan Situasi, tapi Ada Syaratnya

ABU DHABI, KOMPAS.TV - Uni Emirat Arab (UEA) menegaskan siap mengirim pasukan ke Gaza dalam misi menstabillan kondisi wilayah tersebut.

Hal itu dianggap sebagai langkah signifikan dalam mengatasi perencanaan strategis Israel di Gaza, yang banyak dianggap sebagai balas dendam tanpa tujuan jelas, selain pembunuhan massal warga Palestina.

Utusan Khusus Kementerian Luar Negeri UEA Lana Nusseibeh mengatakan bahwa UEA bisa mengirimkan pasukannya ke sana.

Baca Juga: Trump 'Pede' Kim Jong-Un Ingin Ia Kembali Jadi Presiden AS: Dia Merindukan Saya

Namun, syaratnya adalah jika Amerika Serikat (AS) mampu memimpin misi tersebut, dan mendukung langkah pembentukan negara Palestina.

“UEA bisa mempertimbangkan untuk menjadi bagian dari kekuatan stabilisasi bersama mitra Arab dan internasional,” kata Nusseibeh dikutip dari Middle East Monitor, Jumat (19/7/2024).

Nusseibeh pun menegaskan bahwa AS seharusnya memimpin ini untuk mencapai kesuksesan.

Posisi UEA muncul ketika Israel berada dalam kebuntuan strategis karena gagal mengalahkan Hamas secara tegas.

Sejak awal, para pengkritik Israel telah memperingatkan tentang bahaya perang yang didorong oleh balas dendam dan tak memiliki tujuan politik yang jelas.

Rincian mengenai sifat kekuatan multinasional, baik militer atau polisi, masih dalam pembahasan.

AS telah menganjurkan negara-negara Arab untuk bergabung dengan kekuatan tersebut sebagai bagian dari rencana pasca-perang, meski AS tak berencana mengerahkan pasukannya.

Sebelumnya, Mesir dan Maroko disebut-sebut sebagai kontributor potensial bagi kekuatan stabilisasi, dan Liga Arab menyerukan misi penjaga perdamaian PB di Gaza dan Tepi Barat sampai negara Palestina terwujud.

Namun, kemungkinan pengarahan kekuatan semacam itu penuh dengan tantangan dan tergantung pada tindakan Israel.

Baca Juga: Biden Ingin Lanjut Pilpres AS, Lebih dari 30 Anggota Kongres Demokrat Malah Memintanya Mundur

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu, secara konsisten menentang pembentukan Negara Palestina dan peran penting Otoritas Palestina (PA) di Gaza.

Ia juga bersikeras bahwa Israel tetap memegang kendalai keamanan secara menyeluruh.

Sikap itu mempersulit upaya pembentukan kekuatan multinasional tanpa kerja sama Israel.