Ketua Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong Meninggal Dunia di Usia 80 Tahun

HANOI, KOMPAS TV - Nguyen Phu Trong, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam sekaligus politisi paling berkuasa di negara itu, meninggal dunia setelah berbulan-bulan sakit, menurut media resmi pada Jumat, 19/7/2024, pada usia 80 tahun.

"Nguyen Phu Trong, Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai, meninggal dunia pada pukul 13:38 tanggal 19 Juli 2024 di Rumah Sakit Pusat Militer 108 karena usia tua dan penyakit serius," lapor surat kabar Nhan Dan.

Media resmi mengatakan upacara pemakaman kenegaraan akan digelar untuk Nguyen Phu Trong.

Trong mendominasi politik Vietnam sejak 2011, ketika ia terpilih sebagai ketua partai. Selama masa jabatannya, ia bekerja untuk mengonsolidasikan kekuasaan Partai Komunis dalam sistem politik satu partai Vietnam. Sebelumnya, kekuasaan lebih condong ke sayap pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Nguyen Tan Dung.

Lahir pada tahun 1944 di Hanoi, Trong adalah seorang ideolog Marxis-Leninis yang meraih gelar filsafat sebelum menjadi anggota Partai Komunis pada usia 22 tahun. Ia memandang korupsi sebagai ancaman terbesar dalam mempertahankan legitimasi partai.

"Negara tanpa disiplin akan kacau dan tidak stabil," kata Trong tahun 2016 setelah terpilih kembali sebagai ketua partai. Secara resmi, Vietnam tidak memiliki pemimpin tertinggi, tetapi ketua Partai Komunis biasanya dianggap sebagai yang paling berkuasa.

Ia meluncurkan kampanye anti-korupsi besar-besaran yang dikenal sebagai "blazing furnace" yang menjangkau elite bisnis dan politik.

Sejak 2016, ribuan pejabat partai telah didisiplinkan, termasuk mantan presiden Nguyen Xuan Phuc dan Vo Van Thuong serta mantan ketua parlemen, Vuong Dinh Hue. Secara keseluruhan, delapan anggota Politbiro yang berkuasa dipecat karena tuduhan korupsi, dibandingkan dengan tidak ada antara 1986 dan 2016.

Trong belajar di Uni Soviet dari tahun 1981 hingga 1983, dan ada spekulasi bahwa di bawah kepemimpinannya, Vietnam akan lebih mendekat ke Rusia dan China. Namun, negara Asia Tenggara ini mengikuti kebijakan pragmatis "diplomasi bambu," istilah yang diciptakan Trong yang merujuk pada fleksibilitas tanaman bambu, membungkuk tetapi tidak patah dalam angin perubahan geopolitik.

Baca Juga: Presiden Vietnam Vo Van Thuong Mengundurkan Diri padahal Baru Menjabat Setahun, Ada Apa?

Vietnam mempertahankan hubungan tradisionalnya dengan tetangga yang jauh lebih besar, China, meskipun ada perbedaan terkait kedaulatan di Laut China Selatan. Namun, Vietnam juga semakin dekat dengan Amerika Serikat, meningkatkan hubungannya dengan bekas musuh Perang Vietnam menjadi kemitraan strategis komprehensif.

Warisan Trong beragam, dengan konsekuensi tidak terduga dari kampanye anti-korupsinya yang mengikis institusi-institusi dalam Partai Komunis, kata Nguyen Khac Giang, seorang peneliti di Program Studi Vietnam di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura. Institusi partai adalah landasan yang memastikan keseimbangan kekuasaan di antara berbagai faksinya, katanya.

"Vietnam menjadi semakin mirip dengan China, di mana institusi dan norma tidak begitu penting dibandingkan kekuatan pribadi," kata Giang.

Presiden Vietnam, To Lam, ditunjuk sebagai pelaksana tugas partai pada 18 Juli sementara Trong menjalani perawatan. Sebagai pejabat keamanan tertinggi Vietnam, Lam memimpin kampanye anti-korupsi hingga menjadi presiden pada bulan Mei, ketika pendahulunya mengundurkan diri setelah terlibat dalam skandal tersebut.

Politbiro partai meminta Lam untuk "memimpin pekerjaan Komite Sentral Partai, Politbiro, dan Sekretariat," menurut pernyataan dari kantor pusat yang menjadi konfirmasi resmi pertama tentang buruknya kesehatan Trong.

Rumor tentang kesehatannya beredar di politik Vietnam sejak pertama kali dirawat di rumah sakit pada tahun 2019, dan baru-baru ini ketika ia terlihat sangat lemah saat bertemu Presiden Rusia Vladmir Putin.

Kematian Trong meninggalkan kekosongan politik besar di Vietnam. Meskipun Lam dipandang sebagai calon ketua partai berikutnya, Giang memprediksi "waktu yang sangat tidak pasti" dalam politik Vietnam karena norma dan institusi yang mengatur negara tersebut "sangat rapuh."

"Sekarang bukan hanya tentang aturan atau norma, tetapi juga tentang siapa yang memegang kekuasaan paling besar," kata Giang.